Canda Susi ke Warga Fakfak: Saya Ingin Jadi Penjual Ikan Lagi, Berhenti Jadi Menteri

Menteri Susi mengungkapkan, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, Polair, Kejaksaan, dan Bakamla telah bersinergi membasmi pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan Indonesia, terutama Laut Papua. Setidaknya ada 363 kapal ikan ilegal yang telah ditenggelamkan.

Menurutnya, masyarakat Fakfak perlu meniru semangat ini, dengan berada di baris terdepan menjaga Laut Fakfak dari para penambang pasir ilegal.

“Berapa kapal penyedot pasir? 40 biji saja. Ibu sudah usir ribuan kapal. Masa Bapak tidak bisa berhentikan 40 kapal? Malu tidak? Malu tidak? Malu,” kata Susi menyemangati.

“Ambillah pasir dari pulau yang besar, dari daratan. Jangan ambil dari laut. Laut itu masa depan bangsa Indonesia. Laut itu yang memberi makan, hidup bapak-bapak semua nantinya, karena darat itu ada batasnya. Dunia ini 70 persennya laut, Pak. Indonesia juga sama 70 persennya laut. Kalau laut dirusak, maka rusaklah masa depan anak-anak, cucu, cicitnya bapak-bapak dan Ibu-ibu semua,” tambahnya.

Susi lebih jauh meminta aparat penegak hukum setempat untuk aktif membantu masyarakat mengamankan penambangan pasir di laut.

Selain perkara penambangan pasir, Susi juga berpesan agar masyarakat mematuhi aturan penangkapan spesies laut. Dia meminta agar masyarakat tidak lagi melakukan penangkapan terhadap lobster, kepiting, dan rajungan bertelur. Selain itu, masyarakat diimbau untuk meninggalkan destructive fishing (penangkapan ikan yang merusak) dengan tidak lagi menggunakan portas, bom, dinamit, atau bius, dan sebagainya yang dapat merusak ekosistem laut.

“Mohon aparat razia itu, pupuk-pupuk matahari dipakai untuk apa? Kalau tidak ada pertanian, ada pupuk-pupuk matahari pasti tangkap ikan pakai bom. Waduh habis nanti saudara semua masa depannya,” katanya.

Hal lain yang perlu dipatuhi adalah aturan penggunaan alat tangkap dan wilayah tangkapan. Susi mengingatkan, wilayah di bawah 4 mil dari pulau terluar hanya boleh dimasuki oleh kapal di bawah 10 GT. Adapun kapal 10 GT-30 GT harus menangkap di wilayah di atas 4 mil dari pulau terluar. Lain halnya dengan kapal di atas 30 GT, harus menangkap ikan di wilayah di atas 12 mil laut.

Pengaturan ini dianggap penting agar nelayan-nelayan kecil bisa mendapatkan ikan tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli bahan bakar. Dengan pengaturan yang adil, nelayan kecil bisa mendapat tangkapan ikan yang cukup banyak di wilayah yang lebih dekat dari daratan tanpa harus bersaing dengan kapal-kapal besar.

“Laut dipelihara, diambil ikannya dengan cara yang benar. Itu namanya kita sebagai makhluk Tuhan mensyukuri nikmat Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita. Jangan sampai kita kufur sama nikmat Tuhan, kalau kita kufur pasti celaka,” tegas Susi. 

Lemahnya komitmen masyarakat Fakfak terhadap konservasi laut dibenarkan oleh Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun dukungan dan kekompakan dalam pelaksanaannya dinilai masih kurang.

“Saya minta Ibu Menteri datang ke sini karena Fakfak sangat tidak komitmen dengan masalah pengendalian konservasi laut. Saudara masih mau kita punya ikan ke depan? Masih tidak? Kalau masih berarti mulai saat ini kita amankan laut kita,” tutur Uswanas.