Ratusan Nelayan Trawl Kepung Kantor Gubernur Bengkulu

Kesepakatan pemberian jadup bagi nelayan trawl dijamin Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Sebanyak tiga ton beras akan disalurkan untuk tahap awal sebagai pasokan kebutuhan pokok nelayan yang tidak turun ke laut mencari ikan.

"Kita distribusikan mulai besok, saya yang jamin," tegas Rohidin.

Bantuan pangan darurat agar disalurkan itu untuk memenuhi kebutuhan pokok para nelayan. Dia meminta supaya tidak ada lagi aksi yang bisa memicu perpecahan antar nelayan, apalagi terjadi konflik pasca pelarangan aktifitas penggunaan alat tangkap Trawl.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikan Provinsi Bengkulu Ivan Syamsurizal mengatakan, alat tangkap pengganti untuk nelayan trawl saat ini sudah ada dan siap didistribusikan. Tetapi persyaratan administrasi dan kesesuaian alat tangkap yang diusulkan para nelayan masih menjadi kendala.

Spesifikasi jaring yang diminta nelayan sudah ada. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan kementerian kelauntan dan perikanan untuk pemesana alat tangkap, dan ternyata stok di kementrian sudah ada dan siap dikirim.

"Ini masalah waktu saja, sementara menunggu, jadup mereka disalurkan," kata Ivan Sayamsurizal.

Dampak pelarangan alat tangkap trawl ternyata sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya ancaman kelaparan, anak-anak nelayan yang masih menimba ilmu di bangku sekolah juga sudah mulai berhenti bersekolah.

Juru bicara nelayan trawl, Ahmad Supriono mengatakan, anak-anak tersebut berhenti sekolah karena sudah tidak ada biaya dan tidak sanggup lagi membayar SPP. Orangtua mereka selama ini sibuk mencari pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum saja, untuk sekolah tidak terpikirkan lagi.

"Makan saja harus cari utang kemana mana, bagaimana biaya sekolah, tidak mungkin, terpaksa mereka berhenti dulu sementara waktu," jelas Supriono.

Pihaknya berharap ada solusi dari pemerintah untuk membebaskan biaya sekolah anak-anak nelayan tersebut. Jika kondisi sudah normal dan orang tua mereka sudah turun ke laut mencari ikan kembali, tentu kebijakan tersebut bisa ditinjau ulang. "Sebentar lagi sudah masuk jadwal Ujian Nasional. Harus ada solusi," kata Ahmad Supriono.

Saksikan video pilihan berikut ini: