Liputan6.com, Addis Ababa: Organisasi Negara-Negara Afrika yang tergabung dalam Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Mauritania menyusul kudeta militer di negara itu. Penangguhan itu diumumkan dalam pertemuan Uni Afrika di Addis Ababa, Etiopia, Kamis (4/8).
Dalam pertemuan, Uni Afrika juga mendesak pemulihan ketertiban berdasarkan konstitusi di Mauritania. Organisasi beranggota 53 negara dari Benua Afrika itu juga meminta agar pelaku kudeta dihukum. Bahkan, mereka akan mengirim sebuah delegasi ke Mauritania untuk mempertegas posisi organisasi itu.
Rabu silam, sekelompok perwira militer Mauritania yang menamakan diri Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan telah mengambil alih kekuasaan. Kudeta tak berdarah itu untuk mengakhiri pemerintahan Presiden Maaouya Ould Sid`Ahmed Taya yang mereka sebut totaliter. Dewan itu akan memerintah paling lama dua tahun [baca: Presiden Mauritania Dikudeta Saat Melayat Raja Fahd].(ORS/Rcm)
Dalam pertemuan, Uni Afrika juga mendesak pemulihan ketertiban berdasarkan konstitusi di Mauritania. Organisasi beranggota 53 negara dari Benua Afrika itu juga meminta agar pelaku kudeta dihukum. Bahkan, mereka akan mengirim sebuah delegasi ke Mauritania untuk mempertegas posisi organisasi itu.
Rabu silam, sekelompok perwira militer Mauritania yang menamakan diri Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi mengumumkan telah mengambil alih kekuasaan. Kudeta tak berdarah itu untuk mengakhiri pemerintahan Presiden Maaouya Ould Sid`Ahmed Taya yang mereka sebut totaliter. Dewan itu akan memerintah paling lama dua tahun [baca: Presiden Mauritania Dikudeta Saat Melayat Raja Fahd].(ORS/Rcm)
