Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang paripurna DPR, Selasa (16/8). Pidato berisi dua hal. Pertama tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) atau Nota Keuangan 2006. Kedua tentang masalah keamanan di Papua.
Suasana sidang paripurna ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Pasalnya pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat menandatangani nota kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia, kemarin. Dipastikan, isu kesepakatan damai akan menyita perhatian anggota Dewan [baca: Kesepakatan Damai Indonesia-GAM Diteken].
Beberapa anggota Dewan rencananya akan mempertanyakan kepada pemerintah tentang penandatanganan nota kesepakatan damai itu. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melayangkan surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta agar pemerintah menjelaskan isi nota kesepakatan damai pada DPR.
Menanggapi ini Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden SBY telah memberi surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta tanggapan anggota Dewan tentang Memorandum of Understanding. Butir-butir yang ditanyakan adalah mengenai amnesti dan abolisi untuk para tahanan GAM.
Yusril menambahkan, dalam sidang ini pemerintah akan memberikan penjelaskan hingga tercapainya kesepakatan damai dengan GAM dan juga langkah-langkah setelah penandatanganan MoU. Untuk Papua, Yusril mengatakan, pemerintah tak akan memberi kesempatan digelarnya referendum.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
Suasana sidang paripurna ini sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Pasalnya pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat menandatangani nota kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia, kemarin. Dipastikan, isu kesepakatan damai akan menyita perhatian anggota Dewan [baca: Kesepakatan Damai Indonesia-GAM Diteken].
Beberapa anggota Dewan rencananya akan mempertanyakan kepada pemerintah tentang penandatanganan nota kesepakatan damai itu. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan melayangkan surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta agar pemerintah menjelaskan isi nota kesepakatan damai pada DPR.
Menanggapi ini Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden SBY telah memberi surat kepada pimpinan DPR yang isinya meminta tanggapan anggota Dewan tentang Memorandum of Understanding. Butir-butir yang ditanyakan adalah mengenai amnesti dan abolisi untuk para tahanan GAM.
Yusril menambahkan, dalam sidang ini pemerintah akan memberikan penjelaskan hingga tercapainya kesepakatan damai dengan GAM dan juga langkah-langkah setelah penandatanganan MoU. Untuk Papua, Yusril mengatakan, pemerintah tak akan memberi kesempatan digelarnya referendum.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
