Menurut Ipung dan Hendi, dua pengusaha bajaj, mereka keberatan karena tidak sanggup membayar bajaj BBG seharga Rp 36,5 juta per unit. Selain itu risiko keamanan dan ketersediaan BBG juga masih menjadi kendala. Pengusaha bajaj ini juga berharap pemerintah sebagai regulator lebih tegas dan memperjelas arah kebijakan. Mereka tidak menginginkan kasus kancil sebagai pengganti bajaj yang kemudian dilarang tidak terjadi kembali [baca: Kontroversi Peluncuran Kancil Masih Berlanjut].(IAN/Aryo Adi Prabowo dan Prihandoyo)
Liputan6.com, Jakarta: Usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk menekan tingkat polusi akibat asap kendaraan dengan mengubah beberapa moda transportasi darat ke penggunaan bahan bakar gas mengalami banyak kendala. Seperti yang akan dilakukan kepada kendaraan umum bajaj. Program pemerintah daerah yang akan mengganti bajaj dengan bajaj baru yang menggunakan bahan bakar gas (bajaj BBG) ditentang pengusaha bajaj, belum lama ini.