Abbas yang juga seorang tokoh Partai Fatah menyebut kesepakatan itu sebagai buah dari upaya berkelanjutan untuk membentuk pemerintahan nasional bersatu. Sedangkan Haniyah, tokoh kelompok Hamas menyebut pembentukan koalisi sebagai kabar gembira yang akan membawa Palestina menjadi negara berdaulat.
Susunan pemerintahan koalisi Palestina akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Diharapkan pemerintahan ini akan mendapat pengakuan dari komunitas internasional yang selama ini tidak mengakui pemerintahan Palestina pimpinan Hamas. Dengan pengakuan itu diharapkan embargo bantuan asing yang telah membuat ekonomi Palestina terpuruk dapat segera dicabut [baca: Embargo Palestina Akan Dicabut].
Advertisement
Menanggapi pembentukan pemerintah koalisi Palestina, Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni mengatakan, jika pemerintahan koalisi Palestina mengakui tiga syarat yang diajukan Israel maka pembentukan itu tidak menjadi masalah. Tiga syarat itu adalah mengakui kedaulatan Israel, mengakhiri kekerasan dan teror, serta menerapkan sejumlah kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya.(IAN)
