"Kita tanggalkan semua atribut yang ada. Ke depan saya akan meminta tambahan dana untuk memeriksa kondisi praja yang ada. Jangan-jangan mereka sakit semua!" kata Johanes, beberapa saat setelah ditunjuk menjadi pelaksana Rektor IPDN.
Johanis bukan orang baru di Departemen Dalam Negeri. Pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, ini adalah dosen tetap di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) dan pernah menjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Bapak tiga anak peraih gelar doktor bidang Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia ini juga termasuk anggota tim yang mendesain STPDN (sebelum menjadi IPDN) dan evaluasi kurikulum IIP.
Advertisement
Sementara itu tim Kepolisian Resor Sumedang, Jawa Barat membenarkan adanya bekas suntikan formalin di tubuh Cliff Muntu, praja IPDN yang tewas disiksa para seniornya. Dua bekas suntikan di bagian dada dan tiga di perut [baca: Hasil Otopsi Cliff Sudah Lengkap].
Hasil penyelidikan juga menyebutkan adanya bendungan darah yang luas di jantung, limpa, paru-paru, hati, alat kelamin, otak, dan ginjal korban. Kuat perkiraan itu semua akibat pemukulan atau trauma benturan benda tumpul dari luar tubuh. Cliff pun dinyatakan tak menderita penyakit liver akut.
Di lain kesempatan, anggota DPRD Sulut mendatangi Depdagri. Mereka meminta Menteri Dalam Negeri menindak tegas semua pihak yang terkait kematian Cliff. Anggota Dewan yakin selain Cliff banyak praja yang fisiknya rusak akibat kekerasan di IPDN.
Wakil Ketua DPRD Sulut meminta seluruh praja asal Sulut dirontgen. DPRD Sulut kini juga sedang menyiapkan tuntutan pidana dan perdata kepada pelaku kekerasan dan pengelola Kampus IPDN.
Inu Kencana, dosen IPDN yang sempat diistirahatkan sementara setelah mengabdi selama 30 tahun di IPDN, juga bertekad berjuang sampai akhir [baca: Inu Kencana Kembali Mengajar]. Siang tadi, dia memutuskan menerima undangan Komisi II DPR yang ingin mengetahui lebih dalam kebobrokan di IPDN. Dia diterima Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso.
Usai pertemuan Inu mengatakan, Komisi II sangat mendukung langkahnya. Anggota Dewan, tambah Inu, akan mendesak pemerintah mereformasi tuntas IPDN. Salah satunya dengan mendesentralisasi IPDN dan mendirikan institut serupa di daerah-daerah. Komisi II juga tengah memperjuangkan agar anggaran untuk IPDN yang meminta kenaikan dua kali lipat dibekukan sementara.
Wakil Ketua Komisi X Masdhuki Baidowi mengatakan, kondisi yang sekarang menimpa IPDN seharusnya menjadi triger agar pemerintah cepat menuntaskan peraturan pemerintah tentang sekolah kedinasan. PP itu masih dibahas, terutama dari segi teknis.
Unjuk rasa menentang kekerasan di IPDN pun terus berlanjut di depan Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jabar. Bahkan siang tadi belasan praja IPDN ikut bergabung dengan ratusan mahasiswa lain menentang praktik kekerasan di kampus IPDN.
Demonstran meminta rektor bertanggung jawab terhadap kematian Cliff dan budaya kekerasan di IPDN. Sebagai ungkapan duka atas kematian Cliff pengunjuk rasa menitipkan bunga kepada penjaga kampus.
Aksi serupa berlangsung pula di Gedung Sate. Unjuk rasa dilakukan puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung. Demonstran mendesak mereka yang bertanggung jawab atas kematian Cliff diusut tuntas. Pemerintah dan DPR juga diminta merekomendasikan pembubaran sekolah calon camat itu.(ICH/Tim Liputan 6 SCTV)
