Presiden Direktur Freeport Indonesia Armando Mahler menyatakan, pihaknya menolak pembicaraan jarak jauh karena perundingan yang difasilitasi Majelis Rakyat Papua dan DPRD Mimika masih berlangsung. Namun, para karyawan menilai pihak manajemen hanya berusaha mengulur-ulur waktu. Karena itu, mereka mengancam meneruskan mogok yang telah memasuki hari ketiga.
Berlarut-larutnya unjuk rasa karyawan Freeport turut menimbulkan kekhawatiran pemerintah. Pasalnya, aksi ini akan sangat mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta memperbesar defisit. Tidak heran pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno akan berusaha memfasilitasi kedua belah pihak mencari solusi [baca: Menteri Tenaga Kerja Akan Menjembatani Karyawan-Freeport].
Advertisement
Hal senada diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Namun, dia mengakui, penyelesaian masalah ini bukan perkara mudah lantaran tuntutan yang sulit dipenuhi.
Pihak Freeport sendiri melalui siaran pers hari ini menyatakan, PT Freeport masih berproduksi, meski dalam jumlah terbatas. Pihaknya juga membantah bila tidak mengakomodir kepentingan pekerja lokal, seperti masalah upah dan tunjangan yang dipermasalahkan.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)