Liputan6.com, Jakarta: Kabinet Pelangi di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri diharapkan dapat bekerja maksimal untuk membangun bangsa Indonesia dari keterpurukan. Namun, melihat dari pengalaman pada masa pemerintahan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, kabinet kompromi lebih banyak mengurusi kepentingan partai politik. Hal tersebut dikemukakan Presiden Partai Keadilan Hidayat Nurwahid kepada Nunung Setiyani di Studio SCTV, Sabtu (28/7) petang.
Menurut Hidayat, tugas berat yang saat ini menanti kabinet mendatang adalah bagaimana cara memulihkan perekonomian Indonesia. Sedangkan menanggapi penolakan pencalonan dirinya menjadi Menteri Agama, Hidayat mengatakan, saat ini hanya memfokuskan diri ke partai. Namun demikian, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya jika diberi kesempatan terhormat itu. Selain itu, ia mengungkapkan, tak tertutup kemungkinan PK akan mengusulkan sejumlah kadernya untuk menempati posisi di kabinet mendatang. "PK juga dapat mencalonkan seseorang yang bukan kadernya untuk menempati posisi di kabinet tersebut," papar Hidayat.
Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR Arifin Panigoro, masalah komposisi kabinet memang termasuk agenda pembicaraan dalam lintas fraksi. Namun, keputusan pembentukan kabinet adalah hak preogratif Presiden. Arifin juga mengingatkan, kabinet mendatang harus bercermin kepada pengalaman kabinet kompromi di masa pemerintahan Gus Dur yang dianggap carut marut. "Sebenarnya tak menjadi masalah dari mana orang itu berasal. Asalkan, orang tersebut ahli dalam bidang yang akan diembannya," kata Arifin, menegaskan.
Menanggapi rumor akan dihidupkannya kembali Departemen Penerangan, Arifin mengakui hal tersebut baru sebatas wacana. "Perlunya kehadiran Deppen dilihat dari segi teknologi," kata Arifin, menjelaskan. Pada kesempatan itu, Arifin enggan menyebutkan apakah kabinet mendatang berbentuk ramping atau malah membengkak.(ORS)
Menurut Hidayat, tugas berat yang saat ini menanti kabinet mendatang adalah bagaimana cara memulihkan perekonomian Indonesia. Sedangkan menanggapi penolakan pencalonan dirinya menjadi Menteri Agama, Hidayat mengatakan, saat ini hanya memfokuskan diri ke partai. Namun demikian, ia mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya jika diberi kesempatan terhormat itu. Selain itu, ia mengungkapkan, tak tertutup kemungkinan PK akan mengusulkan sejumlah kadernya untuk menempati posisi di kabinet mendatang. "PK juga dapat mencalonkan seseorang yang bukan kadernya untuk menempati posisi di kabinet tersebut," papar Hidayat.
Sementara itu, menurut Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR Arifin Panigoro, masalah komposisi kabinet memang termasuk agenda pembicaraan dalam lintas fraksi. Namun, keputusan pembentukan kabinet adalah hak preogratif Presiden. Arifin juga mengingatkan, kabinet mendatang harus bercermin kepada pengalaman kabinet kompromi di masa pemerintahan Gus Dur yang dianggap carut marut. "Sebenarnya tak menjadi masalah dari mana orang itu berasal. Asalkan, orang tersebut ahli dalam bidang yang akan diembannya," kata Arifin, menegaskan.
Menanggapi rumor akan dihidupkannya kembali Departemen Penerangan, Arifin mengakui hal tersebut baru sebatas wacana. "Perlunya kehadiran Deppen dilihat dari segi teknologi," kata Arifin, menjelaskan. Pada kesempatan itu, Arifin enggan menyebutkan apakah kabinet mendatang berbentuk ramping atau malah membengkak.(ORS)
