Liputan6.com, Jakarta: Kendati telah diberhentikan Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa, baru-baru ini, Matori Abdul Djalil menyatakan bahwa dirinya tetap sebagai anggota sekaligus Ketua Umum PKB. Ia menilai, pemecatannya sebagai ketua umum dan anggota oleh Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid inkonstitusional. Matori menganggap elite PKB tak dapat berbuat sewenang-wenang memecat anggotanya seperti yang terjadi di era Orde Baru. Matori juga mengkritik sikap monoloyalitas yang dianut Gus Dur dalam memecat pengurus partai yang tak sependapat dengan dirinya.
Penegasan sikap Matori itu keluar menyusul langkah Dewan Syuro yang pada Sabtu pekan silam secara resmi telah menonaktifkan Matori dari PKB. Matori dan Sekretaris F-KB di DPR Abdul Khaliq dianggap telah melanggar kesepakatan partai mengenai Sidang Istimewa MPR. [baca: PKB Memecat Matori].
Di tengah konflik yang belum selesai, sejak Ahad kemarin, Fraksi Kebangkitan Bangsa menggelar rapat tertutup di Hotel Bumi Wiyata Depok. Satu di antara agendanya adalah mengevaluasi keberadaan F-KB di DPR selama dua tahun dan reorientasi peran FKB ke depan.
Hadir dalam rapat ini para pimpinan fraksi, pengurus DPP PKB, dan Dewan Syuro. Tampak di antara mereka Ketua F-KB DPR Taufikurrahman Saleh, Ketua F-KB di MPR Yusuf Muhammad, Sekjen PKB Muahimin Iskandar, serta Sekretaris Dewan Syuro Arifin Junaidi. Matori dan Abdul Ahmad tak ikut rapat, menyusul pemecatan terhadap mereka.
Menurut Sekjen DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Dewan Syuro Arifin Junaidi, rapat ini membahas sejumlah agenda yang akan dibawa ke Mukernas pertengahan bulan ini. Di antara agenda itu mengenai sikap F-KB, yakni, akan tetap di parlemen atau keluar dari parlemen. Sedianya, Mukernas PKB akan digelar pertengahan Agustus ini.
Setelah memberikan dukungan terahadap dekrit yang dikeluarkan mantan Presiden Abdurahman Wahid, posisi PKB kerap dinilai dilematis. Pengamat politik Andi Mallarangeng menilai dukungan terhadap dekrit membuat PKB secara politik tak mengakui Sidang Istimewa MPR dan hasil-hasilnya. Tapi, Andi menambahkan, untuk berada di luar parlemen juga tak mungkin karena PKB adalah partai politik. Untuk itu, Andi menyarankan PKB harus membuat sebuah rumusan politik yang elegan untuk kembali ke parlemen agar para pendukung dan simpatisannya tak melihat PKB bersifat mendua.
Setelah kembali berada di parlemen, menurut Andi, akan lebih baik jika PKB menempatkan diri sebagai oposisi loyal di dalam sistem. Secara khusus, Andi menyarankan pula, agar PKB merestrukturisasi kepengurusan di partainya dengan meniadakan posisi Dewan Syuro yang dinilainya mirip dengan dewan pembina di era Golkar dulu. PKB juga dirasa perlu menyelesaikan segera persoalan pemecatan Matori dan Abdul Khaliq.(RSB/Tim Liputan 6SCTV)
Penegasan sikap Matori itu keluar menyusul langkah Dewan Syuro yang pada Sabtu pekan silam secara resmi telah menonaktifkan Matori dari PKB. Matori dan Sekretaris F-KB di DPR Abdul Khaliq dianggap telah melanggar kesepakatan partai mengenai Sidang Istimewa MPR. [baca: PKB Memecat Matori].
Di tengah konflik yang belum selesai, sejak Ahad kemarin, Fraksi Kebangkitan Bangsa menggelar rapat tertutup di Hotel Bumi Wiyata Depok. Satu di antara agendanya adalah mengevaluasi keberadaan F-KB di DPR selama dua tahun dan reorientasi peran FKB ke depan.
Hadir dalam rapat ini para pimpinan fraksi, pengurus DPP PKB, dan Dewan Syuro. Tampak di antara mereka Ketua F-KB DPR Taufikurrahman Saleh, Ketua F-KB di MPR Yusuf Muhammad, Sekjen PKB Muahimin Iskandar, serta Sekretaris Dewan Syuro Arifin Junaidi. Matori dan Abdul Ahmad tak ikut rapat, menyusul pemecatan terhadap mereka.
Menurut Sekjen DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Dewan Syuro Arifin Junaidi, rapat ini membahas sejumlah agenda yang akan dibawa ke Mukernas pertengahan bulan ini. Di antara agenda itu mengenai sikap F-KB, yakni, akan tetap di parlemen atau keluar dari parlemen. Sedianya, Mukernas PKB akan digelar pertengahan Agustus ini.
Setelah memberikan dukungan terahadap dekrit yang dikeluarkan mantan Presiden Abdurahman Wahid, posisi PKB kerap dinilai dilematis. Pengamat politik Andi Mallarangeng menilai dukungan terhadap dekrit membuat PKB secara politik tak mengakui Sidang Istimewa MPR dan hasil-hasilnya. Tapi, Andi menambahkan, untuk berada di luar parlemen juga tak mungkin karena PKB adalah partai politik. Untuk itu, Andi menyarankan PKB harus membuat sebuah rumusan politik yang elegan untuk kembali ke parlemen agar para pendukung dan simpatisannya tak melihat PKB bersifat mendua.
Setelah kembali berada di parlemen, menurut Andi, akan lebih baik jika PKB menempatkan diri sebagai oposisi loyal di dalam sistem. Secara khusus, Andi menyarankan pula, agar PKB merestrukturisasi kepengurusan di partainya dengan meniadakan posisi Dewan Syuro yang dinilainya mirip dengan dewan pembina di era Golkar dulu. PKB juga dirasa perlu menyelesaikan segera persoalan pemecatan Matori dan Abdul Khaliq.(RSB/Tim Liputan 6SCTV)
