Liputan6.com, Yogyakarta: Puluhan wakil petugas Keamanan Rakyat dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini mendatangi gedung DPRD Tingkat I Yogyakarta, menyusul belum adanya kepastian nasib mereka setelah kontrak habis pada 31 Desember mendatang. Langkah ini adalah upaya yang kesekian kali setelah mereka gagal menemui Menteri Pertahanan Mohammad Mahfudz.
Kedatangan anggota Kamra untuk keduakalinya ke DPRD I ini adalah untuk mempertanyakan nasib selanjutnya setelah penghentian kontrak pada 31 Desember mendatang. Selain itu, mereka juga menyatakan kekecewaannya kepada Mohammad Mahfud yang tidak memberikan jawaban pasti tentang nasib para Kamra. Soalnya, saat itu Menhan hanya menjanjikan akan membahasnya dengan instansi terkait yang bersedia menampung seperti PT Telekomunikasi Indonesia, Departemen Perhubungan dan dan PT Astra.
Menurut perwakilan Kamra, Pemerintah sebelumnya telah menjanjikan akan menyalurkan mereka pada instansi TNI atau Polri dan instansi lainnya dengan menerbitkan Surat Keputusan lanjutan. Apalagi mereka juga telah mengikuti masa wajib prabakti dan wajib bakti selama dua tahun berturut-turut.
Tak menentunya nasib Kamra ini telah membuat sebagian di antara mereka mengaku frustrasi. Akibatnya, sebagian di antaranya pula mengancam akan melakukan tindakan anarkis. Karena itulah anggota Kamra ini mendesak Wakil Rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka. Misalnya dengan mendesak Pemerintah pusat, khususnya Dephan, untuk merealisasikan janji yang pernah diucapkan.(BMI/Wiwik Susilo dan Mardianto)
Kedatangan anggota Kamra untuk keduakalinya ke DPRD I ini adalah untuk mempertanyakan nasib selanjutnya setelah penghentian kontrak pada 31 Desember mendatang. Selain itu, mereka juga menyatakan kekecewaannya kepada Mohammad Mahfud yang tidak memberikan jawaban pasti tentang nasib para Kamra. Soalnya, saat itu Menhan hanya menjanjikan akan membahasnya dengan instansi terkait yang bersedia menampung seperti PT Telekomunikasi Indonesia, Departemen Perhubungan dan dan PT Astra.
Menurut perwakilan Kamra, Pemerintah sebelumnya telah menjanjikan akan menyalurkan mereka pada instansi TNI atau Polri dan instansi lainnya dengan menerbitkan Surat Keputusan lanjutan. Apalagi mereka juga telah mengikuti masa wajib prabakti dan wajib bakti selama dua tahun berturut-turut.
Tak menentunya nasib Kamra ini telah membuat sebagian di antara mereka mengaku frustrasi. Akibatnya, sebagian di antaranya pula mengancam akan melakukan tindakan anarkis. Karena itulah anggota Kamra ini mendesak Wakil Rakyat untuk ikut memperjuangkan nasib mereka. Misalnya dengan mendesak Pemerintah pusat, khususnya Dephan, untuk merealisasikan janji yang pernah diucapkan.(BMI/Wiwik Susilo dan Mardianto)
