Liputan6.com, Manila: Pemerintah Filipina membatalkan perjanjian damai yang kontroversial dengan minoritas muslim di wilayah selatan. Demikian diungkapkan Istana Kepresidenan di Manila, Kamis (21/8). "Pembatalan Memorandum Perjanjian mengenai Tanah Air Leluhur (MOA-AD) itu adalah satu tindakan yang menyakitkan," kata juru bicara presiden Lorelei Fajardo.
Fajardo mengatakan, Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengerti dan menyadari keberatan-keberatan para pemimpin Kristen lokal yang menentang perjanjian itu. Perjanjian yang ditanda tangani bulan lalu dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menetapkan pembentukan satu tanah air muslim di Mindanao.
Namun, perjanjian itu dianggap para politisi sebagai tidak konstitusional. Sementara warga Kristen yang tinggal di Mindanao turun ke jalan-jalan memprotes perjanjian itu sebagai satu pengkhianatan.(ADO/ANTARA)
Fajardo mengatakan, Presiden Gloria Macapagal Arroyo mengerti dan menyadari keberatan-keberatan para pemimpin Kristen lokal yang menentang perjanjian itu. Perjanjian yang ditanda tangani bulan lalu dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), menetapkan pembentukan satu tanah air muslim di Mindanao.
Namun, perjanjian itu dianggap para politisi sebagai tidak konstitusional. Sementara warga Kristen yang tinggal di Mindanao turun ke jalan-jalan memprotes perjanjian itu sebagai satu pengkhianatan.(ADO/ANTARA)
