Liputan6.com, Seoul: Kabinet Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung terancam bubar, menyusul aksi pengunduran diri yang dilakukan sejumlah staf kepresidenan, Selasa (4/9). Aksi tersebut dipicu rencana Kim yang akan melakukan reshuffle kabinet, setelah majelis nasional menjatuhkan mosi tak percaya terhadap seorang anggota kabinet, Senin kemarin.
Ihwal pengunduran diri sejumlah orang dalam Istana Kepresidenan Korsel itu muncul secara mendadak pagi tadi. Mundurnya sejumlah staf kepresidenan ini adalah persoalan serius, karena dikhawatirkan akan mendorong mundurnya jajaran anggota Kabinet Kim.
Senin kemarin, Majelis Nasional di Seoul melakukan voting. Hasil voting dengan perolehan suara 148 banding 119 untuk mencopot anggota kabinet Lim Dong-Won yang selama ini aktif menangani isu reunifikasi Korsel dan Korea Utara.
Lim adalah tokoh pemrakarsa pertemuan Presiden Kim Dae-Jung dan Presiden Korut Kim Jong-Il, Juni silam. Prakarsa Lim itu dilanjutkan dengan Konvensi Tingkat Tinggi dua korea itu. Hal tersebut, membuat Lim dikecam di negerinya karena dinilai terlalu lembek terhadap utara sehingga mengancam kebijakan matahari atau Sunshine Policy Presiden Kim Dae-Jung.
Ketidakpuasan dari dalam negeri memuncak ketika Lim Dong-Won menyetujui pengiriman 300 aktivis sayap kiri ke Korut. Sikap tersebut tak dapat ditolelir oleh mayoritas anggota Majelis Nasional Korsel, yang menilai sebagai propaganda merangkul Korut yang komunis (DEN/Nlg)
Ihwal pengunduran diri sejumlah orang dalam Istana Kepresidenan Korsel itu muncul secara mendadak pagi tadi. Mundurnya sejumlah staf kepresidenan ini adalah persoalan serius, karena dikhawatirkan akan mendorong mundurnya jajaran anggota Kabinet Kim.
Senin kemarin, Majelis Nasional di Seoul melakukan voting. Hasil voting dengan perolehan suara 148 banding 119 untuk mencopot anggota kabinet Lim Dong-Won yang selama ini aktif menangani isu reunifikasi Korsel dan Korea Utara.
Lim adalah tokoh pemrakarsa pertemuan Presiden Kim Dae-Jung dan Presiden Korut Kim Jong-Il, Juni silam. Prakarsa Lim itu dilanjutkan dengan Konvensi Tingkat Tinggi dua korea itu. Hal tersebut, membuat Lim dikecam di negerinya karena dinilai terlalu lembek terhadap utara sehingga mengancam kebijakan matahari atau Sunshine Policy Presiden Kim Dae-Jung.
Ketidakpuasan dari dalam negeri memuncak ketika Lim Dong-Won menyetujui pengiriman 300 aktivis sayap kiri ke Korut. Sikap tersebut tak dapat ditolelir oleh mayoritas anggota Majelis Nasional Korsel, yang menilai sebagai propaganda merangkul Korut yang komunis (DEN/Nlg)
