Liputan6.com, Jakarta Sebagai wujud kesungguhannya untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan bahan tambang atau smelter di Indonesia, PT Freeport Indonesia tampaknya tidak keberatan untuk membayar uang jaminan.
"(Uang jaminan) untuk smelter iya. Tadi diskusi sama dia (Dirut Freeport), dia minta konfirmasi, saya katakan, iya begitu. Terakhir pembicaraan kami dengan Menteri Keuangan dan ESDM di lapangan banteng seperti itu. jadi tadi saya tegaskan sekali lagi," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2014).
Untuk besaran uang jaminan ini, Hidayat mencontohkan misalnya perusahaan tambang menanamkan investasi US$ 1 miliar buat bangun smelter, maka perusahaan tersebut harus menjaminkan uangnya sebesar US$ 50 juta.
"Dulu dia pernah ditawari 5% dari total investasi. Tapi ya tergantung investasinya, kalo misalnya investasinya US$ 2 miliar ya kan US$ 100 juta. Kalau US$ 1 miliar ya US$ 50 juta," lanjutnya.
Hidayat mengatakan, uang jaminan ini memang diperlukan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut benar-benar akan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang mentah di Indonesia.
"Ini jaminan kesungguhan masuk dalam escrow account sehingga pemerintah atau Kementerian Keuangan bisa menganggap itu merupakan satu bentuk kesungguhan," jelasnya. (Dny/Ndw)
Advertisement
