BPH Migas Ingin Seperti KPK

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ingin segera merombak organisasinya. Dengan struktur baru ini, BPH Migas nantinya bakal setara dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, BPH Migas telah mengusulkan perubahan struktur organisasi menjadi setara eselon satu.

"Organisasi BPH sudah mengusulkan model struktur organiasi dengan eselon satu," kata Andy, dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/2/2014).

Dengan status barunya ini, BPH nantinya akan menjadi lembaga yang setingkat dengan dengan Mahkamah Konstitusi dan KPK. Perubahan ini juga akan membuat BPH Migas akan memiliki empat deputi.

"Seperti MK dan KPK,  kami sedang mengusulkan dalam organsasi itu ada empat deputi inline dengan komisioner ada pengawasan," jelas Andi.

Saat ini usulan perubahan struktur BPH Migas ini belum bisa dilakukan. Pemicunya, adanya peraturan pemerintah yang mengganjal perubahan sehingga pejabat BPH masih setara dengan eselon dua. "Seharusnya betul-betul substansi," pungkasnya. (Pew/Shd)