Liputan6.com, Jakarta Sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor konstruksi. Terbukti dalam tiga tahun terakhir, kapitalisasi nilai konstruksi Indonesia menunjukan angka peningkatan yang cukup signifikan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahkan optimistis kapitalisasi nilai konstruksi Indonesia hingga 2014 bisa mendekati angka Rp 500 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengklaim kemampuan perusahaan konstruksi nasional untuk menjalankan proyek pembangunan infrastruktur ini sudah sama dengan pesaingnya dari luar negeri.
Advertisement
"Saya rasa sudah seimbang. Tetapi jangan merasa pintar sendiri karena kemampuan mereka dan kita di sini beda," ujarnya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2014).
Meski kemampuan meningkat, perusahaan-perusahaan kontraktor masih perlu bertukar pengalaman dari proyek pembangunan konstruksi yang sudah dilakukan. Dengan demikian diharapkan perusahaan konstraktor Indonesia tidak ketinggalan dari kontraktor lain dari luar negeri.
"Apalagi di tahun 2015 seluruh Asean terbuka betul. Jadi kontraktor kita harus meningkatkan kualitasnya," katanya.
Pengetahuan yang semakin meningkat juga diharapkan bisa mengawal industri konstruksi naisonal bersaing di kancar internasil. Dengan dunia yang makin masuk era globalisasi, Indonesia tak bisa lagi menahan masuknya perusahaan-perusahaan konstruksi global ke Tanah Air.
Djoko juga mengimbau perusahaan di tanah air untuk tidak segan menggunakan jasa kontraktor dalam negeri. Dengan kemampuan yang makin meningkat, perusahaan di dalam negeri tak perlu lagi menunggu pihak asing.
Seperti diketahui, Bappenas menyatakan bahwa Rencana Investasi Pembangunan Infrastruktur dalam RPJM 2010-2014 terbagi atas 2 bagian besar yaitu RPJMN ini perkiraan anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp 1.923,7 triliun yang ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,5%-5,6% menjadi 7%-7,7%.
Sedangkan sumber pendanaan tersebut berasal dari 5 sumber yaitu APBN Rp 560 triliun (29%), APBN Rp 355 triliun (18%), BUMN Rp 341 triliun (18%) swasta Rp 345 triliun (18%) dan lainnya Rp 324 triliun (17%).(Dny/Shd)
