Liputan6.com, Jakarta - Rencana pencapresan Joko Widodo melalui PDIP semakin santer terdengar. Bahkan disebut-sebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah merestui pencapresan tersebut. Pun, terkait deklarasi pencapresan Jokowi juga sudah dipersiapkan dan akan dilakukan Maret ini. Meski PDIP menampiknya.
Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menyayangkan bila pada akhirnya Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Jokowi itu benar-benar menjadi capres. Sebab, Jokowi akan dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai komitmen kuat menjalankan amanatnya sebagai Gubernur DKI.
"Kalau berpindah-pindah, komitmennya tidak dijalankan. Tolonglah dikembalikan, mana janji yang belum terpenuhi bagi warga? Itu yang harus diselesaikan," ujar Yayat di Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Apalagi menurut Yayat, pada masa-masa awal pemerintahannya, Jokowi seringkali mengungkapkan akan menjalani amanah warga Jakarta, sebagai gubernur hingga masa jabatannya berakhir 2017 nanti.
"Dulu pas jadi gubernur, dia nggak pernah janji untuk jadi presiden kan? Masa dia mau langgar komitmennya sendiri? Itu sama saja menjilat ludah sendiri dong," kata Yayat.
Meski belum pernah mengungkapkan kesiapannya sebagai capres secara resmi, di sisi lain Jokowi juga tak pernah menolak diusung sebagai capres. Jawaban mengambang selama ini selalu diungkapkan Jokowi.
"Nggak mikir copras-capres, yang dipikirin Waduk Pluit, Rusun Marunda, mikirin macet," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi juga kerap melempar pertanyaan terkait pencapresan kepada pengurus DPP PDIP atau kepada Megawati. "Kalau urusan itu (pencapresan) tanya ke partai, atau tanya ke Ibu Ketua Umum saja sana, jangan ke saya," elak Jokowi. (Shinta Sinaga)
Advertisement
Baca juga:
Tjahjo PDIP: Tekanan Deklarasi Capres Kuat Sekali
Pengamat: PDIP Jangan Eksploitasi Jokowi
Pengamat: PDIP Sekarang Era Jokowi, Bukan Megawati
