Liputan6.com, Jakarta Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) terhadap pengadaan tender Transjakarta alias busway atas dugaan mark up masih terus berlangsung.
Saking ingin menelusuri lebih dalam, BPKP berniat terbang ke China mengingat impor busway berasal dari negera tersebut.
Ini disampaikan Kepala BPKP, Mardiasmo usai Rakor Inalum. Dia mengungkapkan, dugaan mark up harus didukung dengan data dan fakta sehingga bisa terungkap dengan jelas. Misalnya spesifikasi busway seperti apa, dokumen tendernya bagaimana dan nilainya berapa.
"Buktinya apa ada mark up, kalau perlu kami ke China untuk melihat betul apa dia membuat sendiri. Nanti jangan-jangan dibikin outsourcing atau tempat lain," tegas dia di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/3/2014).
Hasil dugaan mark up antara audit dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kata Mardiasmo, bisa berbeda. Audit, tambahnya, dapat memperkuat dugaan mark up seberapa besar.
"Kami juga harus melihat betul dan secara hati-hati ada mark up nya di mana, apakah di komponennya, karena itu ada estimasi insinyurnya, estimasi kepemilikan dan tahapannya," ujar Mardiasmo.
Saat ini, tambah dia, sedang menyiapkan surat tugas untuk melakukan audit secara komprehensif. BPKP akan fokus pada audit operasional dengan melihat pengelolaan bus Transjakarta mulai dari awal sampai akhir.
"Kami akan melihat mulai dari perencanaan sampai ke tendernya, prosesnya, dan memasukkan probity audit. Jadi harus di audit secara menyeluruh dan komprehensif," jelas Mardiasmo.
Mardiasmo menambahkan, tim dari pemda dan BPKP berniat untuk mengaudit pengadaan tender busway dari hulu sampai hilir. Sehingga pihaknya belum bersedia memastikan penyelesaian audit ini.
"Kalau ada kesalahan operasional kami akan langsung mengarah ke audit tujuan tertentu, supaya jelas seperti operasional, pengadaannya, proses tendernya, penunjukkan pemenang, apakah benar ada mark up dan sebagainya," kata Mardiasmo.
Seperti diketahui, terkait masalah bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang karatan dan rusak, Pemprov DKI akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI untuk melakukan audit pada pengadaan bus tersebut.
Sebab, pihak yang merakit badan atau bodi bus BKTB berasal dari perusahaan karoseri lokal. Hanya chasis atau kerangka dan mesin yang diimpor dari China dengan kualitas yang kurang baik.
Advertisement
