Anies Baswedan: Kementan Harus Bebas Kepentingan Politik Partai

Selama Kementan dikuasai kepentingan politik, kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia tidak akan terpenuhi.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 07 Mar 2014, 17:03 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Anies Baswedan ragu ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia dapat tercapai. Sebab, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini kerap mendapat intervensi kepentingan politik.

Maka, yang perlu dilakukan pemimpin nasional selanjutnya adalah menghilangkan intervensi itu. "Kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik partai," ujar Anies dalam Seminar Guru Besar Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2014).

Pendiri gerakan Indonesia Mengajar itu menyatakan, Kementerian Pertanian saat ini dipimpin politisi dari pemerintahan koalisi. Hal itulah yang membuat kementerian itu tidak mengalami kemajuan. Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Pertanian dipimpin kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Anton Apriantono dan Suswono.

Anies pun berjanji, apabila dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan membebaskan Kementerian Pertanian dari kepentingan partai politik.

"Mau istilah kedaulatan ataupun ketahanan pangan, selama Kementerian Pertanian dikuasai partai politik tidak akan terjadi. Itu masalah intinya," imbuh Rektor Universitas Paramadina nonaktif tersebut.

Debat calon Presiden dari Konvensi Partai Demokrat dan Konvensi rakyat digelar bersamaan dalam forum seminar Guru Besar Universitas Indonesia.

Dalam forum ini, kandidat Konvensi Partai Demokrat diwakili Gita Wirjawan, Anies Baswedan, dan Ali Masykur Musa. Sedangkan Konvensi Rakyat diwakili Rizal Ramli, Isran Noor, dan Yusril Ihza Mahendra. (Yus Ariyanto)

 

Baca juga:

Tantang Jokowi di Pilpres? Anies Baswedan Fokus Dulu di Konvensi

Elektabilitas Jokowi Tinggi, Anies: Karena Calon Lain Tua

Perbedaan Konvensi Golkar-Demokrat Menurut Anies Baswedan

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya