Liputan6.com, Kuta Dibandingkan dengan negara lain sesama anggota ASEAN, pembangunan infrastruktur di Indonesia terbilang cukup lambat dan hanya tersentral di Pulau Jawa. Hal ini membuat investor enggan menanamkan investasinya di tanah air.
"Banyak permintaan kawasan industri untuk dibangun Pulau Jawa, akan tetapi pembangunan industri di Papua misalnya jauh lebih rendah, karena anggaran lebih banyak diperuntukkan untuk di Jawa," ujar Kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian Arryanto Sagala pada Workshop Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan di Kuta, Bali, Jumat (14/3/2014).
Dia mengatakan, hal ini berbeda dengan yang terjadi di Malaysia, di mana anggaran untuk membangun infrastruktur menjadi prioritas.
"Kalau di Malaysaia, sebagian besar anggaran pemerintah dialokasikan untuk membangunan infrastruktur mereka, di mana-mana ada jalan tol. Begitu juga dengan Thailand," lanjutnya.
Untuk bisa menyaingi kedua negara tersebut dalam pembangunan infrastruktur, Arryanto mengatakan dalam 2 tahun ke depan fokus pembangunan harus pada infrastruktur.
Advertisement
"Ke depan kita harus 2 tahun genjot pembangunan infrastruktur. Kalau perlu proses tender jangan 42 hari, harusnya bisa lebih dipercepat," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono mengatakan, seharusnya sebagian besar anggaran APBN bukan diperuntukan untuk subsidi melainkan untuk pembangunan infrastruktur.
"Subsidi BBM, listrik dan lain-lain itu mencapai Rp 300 triliun. Kalau separuhnya saja, Rp 150 triliun untuk pembangunan infrastruktur itu kan sangat baik. Kalau di negara lain semakin tahun kendala waktu (akibat kemacetan) semakin efisien, tapi kalau di sini semakin lama semakin parah (kemacetan)," tandas dia.
