Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai hilirisasi batu bara membutuhkan modal besar dan tidak akan mengubah harga batu bara menjadi lebih baik.
Direktur Eksekutif APBI, Supriatna Suhala, mengatakan, konversi batu bara ke gas atau cair membutuhkan biaya yang besar sehingga para pengusaha harus mencari pinjaman ke bank.
Ironisnya, mereka sulit mendapatkan pinjaman karena aset yang dimiliki lebih kecil dari uang pinjaman.
"Capex yang gede siapa. Jadi begini kalau membangun industri itu butuh capex dan itu dana dari perbankan. Kalau saya punya duit US$ 1 miliar saya dipercaya bank paling dua kalinya. Kalau aset 1 miliar minjam 7 miliar susah," kata Supriatna di Jakarta, Sabtu (15/3/2014).
Dia menilai peningkatan nilai tambah batu bara bukan jalan keluar untuk mengatasi penurunan harga. Selain itu, untuk menerapkan hilirisasi membutuhkan kepastian cadangan. Aturan disebut akan kian menyusahkan pengusaha kecil yang cadangannya minim.
"Di pertambangan hilirisasi misalnya. Diecer ke perusahaan kecil-kecil bikin smelter susah juga, kalau yang namanya smelter butuh cadangan besar. Kalau cadangan tiga tahun habis gimana?," pungkasnya.
Pemerintah diketahui akan menerapkan hilirisasi pada batu bara seperti yang sudah dilakukan pada komoditas mineral. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara.
Direktur Jenderal Mineral Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukyar mengatakan, pemerintah akan merevisi Perturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Sukyar menambahkan, perubahan Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk pengatur hasil produksi batu bara yang nantinya akan diolah dan dimurnikan. "Peraturan pemerintah akan direvisi, satu bulan ini selesai," tutup Sukyar.
Advertisement
