Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia merespon posisif langkah Joko Widodo yang bersedia menjadi calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Padahal Gubernur DKI Jakarta ini sempat mengeluarkan kebijakan soal moratorium pembangunan mal di Jakarta.
"Kami lihat sentimen positif IHSG, saya lihat justru bagusnya di situ. Pengaruhnya itu memang ada karena timbul kepercayaan dari orang," ujar Ketua Bidang Kerjasama Asosiasi dan Pemerintah DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Andreas Kartawinata di Jakarta, seperti ditulis Senin (17/3/2014).
Advertisement
Secara pribadi dia berpendapat, pencalonan presiden (pencapresan) pria yang akrab disapa Jokowi ini tidak menjadi masalah bagi pengusaha pengelola mal. Meski pun dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, Jokowi dikenal sebagai orang yang lebih mengedepankan perbaikan pasar-pasar tradisional dibanding memberikan izin pembangunan mal baru.
"Menurut saya tidak ada masalah. Kalau di Jakarta kenapa dia melarang mal karena memang sudah penuh. Tapi dia juga lihat-lihat. Seperti dia juga waktu itu kan bilang kalau misalkan Jakarta Timur masih boleh. Itu berarti kebijakannya situasional, tergantung situasi. Itu bagus saja," lanjutnya.
Menurut Andreas, kebijakan Jokowi soal moratorium pembangunan mal akan jauh berbeda jika dia memimpin sebagai kepala negara.
"Kalau dilihat secara umum, tidak berpengaruh jika dia jadi presiden karena Indonesia masih banyak daerah-daerah yang belum punya mal. Tapi kalau di Jakarta di moratorium karena ada beberapa daerah yang memang sudah padat," kata Andreas.
Selain itu, Andreas menilai jika ingin sukses menjadi presiden, Jokowi juga harus mampu bekerjasama dengan para pengusaha.
"Dia harus bersahabat dengan pengusaha, karena biar bagaimana pun, pembangunan harus dari berbagai segi, dari segi manusia, infrastruktur dan bisnis. Jadi semua harus sinergi. Saya kira dia bisa bersinergi," tandasnya.
