Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku lebih memilih meningkatkan jumlah Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang dibagikan kepada para pelajar di sekolah-sekolah swasta, dibanding menaikkan jumlah Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) untuk guru-guru sekolah swasta di Jakarta.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ahok berencana menambah jumlah anggaran di APBD Perubahan 2014 dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2 Triliun.
"Kita pengen anggaran kita di perubahan itu, misalnya Rp 700 miliar lebih nih untuk KJP. Kita naikin jadi Rp 1,5 hingga Rp 2 T. Baru bisa menjangkau. Sehingga si anak yang sekolah di swasta bisa sampai selesai," ujar Ahok di Balaikota, Kamis (20/3/2014).
Lalu bagaimana dengan masalah tunjangan dan gaji di sekolah-sekolah swasta? Ahok menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada masing-masing sekolah. Untuk urusan tersebut, menurut Ahok dapat diambil melalui pungutan bayaran yang dilakukan sekolah kepada tiap siswa.
"Ya dari murid-murid yang bayar uang sekolah. Kalau dia nggak mampu baru kita bantu hibah, bangunan atau apa. Kita kasih (bantuan) ke murid saja, konsep kita begitu. Karena target kita kan supaya semua orang dapat pendidikan," ucap Ahok.
Ahok pun menegaskan, bila sekolah swasta tidak mampu membayarkan gaji dan tunjungan kepada para staf pengajarnya, pihaknya akan mengambil alih sekolah tersebut. "Guru-gurunya ditampung seperti apa honorer, ini mesti dibikin suatu sistem," tukas Ahok. (Ismoko Widjaya)
Baca juga:
Advertisement
Jokowi Peluk Cium Siswa Penyandang Disabilitas
