Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan tidak sanggup menyediakan listrik sendiri di Indonesia. Hal itu karena menyediakan listrik membutuhkan anggaran besar. Kebutuhan dana penyediaan listrik mencapai US$ 12,5 miliar per tahun.
Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PT PLN (Persero), Murtaqi Syamsuddin mengatakan, PLN memiliki keterbatasan dana dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.
"Kita perlu pahami hanya PLN, PLN sendiri ada keterbatasan," kata Murtaqi, dalam Coffee morning di Kantor Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan, Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Murtaqi menambahkan, saat ini pertumbuhan listrik Indonesia mencapai 8,5% atau 5.700 Mega Watt (MW) per tahun. PLN tidak sanggup mendanai penambahan listrik tersebut sendiri.
"PLN itu finansial terbatas. 5700 MW per tahun untuk penuhi demand sampai 8.5% per tahun untuk pertumbuhan ekonomi 6,5-7% per tahun kami tidak sanggup. PLN terbatas," ungkapnya.
Dalam Rencana Usaha Penyedia Jasa Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat PLN, pemerintah bekerjasama dengan PLN untuk pendanaan.
Advertisement
Sesuai RUPTL kebutuhan penambahan pembangkit plus transmisi mencapai US$ 125 miliar dalam 10 tahun ke depan atau US$ 12,5 miliar per tahun.
"Capex (capital expenditure/belanja modal) US$ 12,5 miliar. Dalam dialog kami dalami kemampuan PLN mendanai pertumbuhan penambahan pembangkit dan infrastruktur untuk dibiayai pemerintah," tutur Murtaqi.
Sementara kemampuan PLN dalam membiayai proyek tersebut hanya US$ 5 miliar dolar per tahun atau Rp 50-60 triliun.
"Ini sebetulnya sudah memberikan signal bahwa pemerintah tidak bisa bertumpu hanya pada PLN, harus dikembangkan model bisnis yang baru untuk ikut menambah kapasitas pembangkitan sesuai yang diharapkan," pungkasnya.
Sebelumnya Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan kebijakan 'zero debt' ternyata berujung pahit. Sejumlah proyek infrastruktur penting mandek akibat adanya pembatasan pinjaman luar negeri yang diterapkan pemerintah.
Salah satu proyek yang menjadi korban kebijakan itu adalah proyek kabel listrik tegangan tinggi arus searah (High Voltage Direct Current/HVDC) yang digarap PLN.
Proyek yang akan menghubungkan sistem kelistrikan Sumatera dengan Jawa itu mandek lantaran kesulitan mendapatkan pendanaan.
Dari total kebutuhan pendanaan untuk proyek HVDC Sumatera-Jawa US$ 2,12 miliar, PLN baru mendapatkan kepastian US$ 1,194 miliar.
Baca juga:
Indonesia Masih Butuh Utang Buat Bangun Infrastruktur
Proyek Kabel Listrik Sumatera Mandek, Jawa Terancam Gelap Gulita
Proyek Kabel Sumatera-Jawa Mandek Gara-gara Tak Boleh Utang
