Sandiaga Uno: Hapus Subsidi BBM, Keberanian Presiden Baru Diuji

"subsidi itu selama ini masih di tempat yang salah," kata CEO Saratoga Capital Sandiaga Uno

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 21 Mar 2014, 15:39 WIB
Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI)

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia menantang Presiden Indonesia yang baru untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi Rp 8.500 per liter. Langkah itu diambil untuk menyehatkan fiskal Indonesia ke depan.

Menanggapi hal itu, CEO Saratoga Capital Sandiaga Uno menilai penghapusan subsidi BBM memang harus dilakukan Indonesia agar tidak terus membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selama ini Indonesia telah menghabiskan ratusan triliun rupiah per tahun untuk subsidi BBM.

Ironisnya subsidi BBM yang diberikan pemerintah justru dinikmati kalangan mampu. "Karena bisa dilihat subsidi itu selama ini masih di tempat yang salah," kata Sandiaga di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Namun, lanjut dia, untuk menghapuskan subsidi BBM melalui kenaikan harga BBM membutuhkan keberanian. Sandiaga meyakini jika langkah itu diambil maka dana subsidi BBM itu bisa dialihkan untuk infrastruktur.

"Kalau political will sangat kuat, di mana dia (pemimpin baru) bisa ganti subsidi ke investasi infrastruktur dan bagikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan, itu kan lebih bagus.Dengan ini ekonomi nasional akan semakin kuat," terangnya.

Sebelumnya, Bank Dunia memandang masalah permanen yang menjadi beban Indonesia dari beberapa tahun lalu adalah mengenai tingginya subsidi untuk BBBM

Dalam hal ini Bank Dunia memiliki dua skenario pilihan yang nantinya bisa diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah subsidi BBM tersdebut. Skenario satu adalah menaikkan harga BBM menjadi Rp 8.500 per liter dan skenario kedua adalah menaikkan dana subsidi BBM sebesar 50%.

Bank Dunia menilai, kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pada Juni 2013 dinilai masih kurang berdampak pada fiskal Indonesia.

Mengingat Indonesia akan menggelar Pemilu pada bulan April dan Juli 2014 maka kebijakan kenaikan BBM itu bisa dilakukan di pemerintahan selanjutnya yang akan dilantik bulan Oktober 2014 dengan melakukan perubahan anggaran (APBNP).

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya