Liputan6.com, Jakarta Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyangsikan dana investasi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) akan kembali jika hanya mengandalkan tarif tol. Namun pemerintah menyambut baik kesiapan PT Jasa Marga Tbk dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berambisi menggarap proyek bernilai Rp 200 triliun tersebut.
"Pemrakarsa tahu kalau membangun JSS tidak mungkin uangnya kembali dari tarif tol. Jadi kalau perusahaan A membangun jembatan, mau pasang tarif tol mobil sekali lewat Rp 25 juta pun, (investasi) tidak kembali. Truk suruh bayar semilyar duit nggak kembali dan siapa juga yang mau lewat," ungkap dia di kantornya, Jakarta, Selasa (24/3/2014).
Advertisement
Menurut Djoko, pembangun jembatan penghubung Jawa dan Sumatera harus memperoleh kompensasi dari bisnis lain untuk menutup modal perusahaan tersebut. Pasalnya realisasi pembangunan JSS dinilai akan mendorong pertumbuhan ekonomi luar biasa.
Kompensasi yang diberikan tersebut bsia berupa uang pemerintah atau pengembangan wilayah. Investor bisa saja diizinkan untuk membangun daerah wisata, real estate, atau mengelola pelabuhan sebagai kompensasi pembangunan jembatan terpanjang di Tanah Air tersebut.
"Artinya kalau punya uang dan mau bangun jembatan, nanti pasang tarif tol sampai 100 tahun diberi konsesi pun nggak akan kembali duitnya," tegasnya.
Djoko menjelaskan, lamanya waktu investor mendapatkan kembali modal akan tetap terjadi meski BUMN akhirnya membentuk konsorsium. Bahkan, pola konsorsium pun takkan mampu mengembalikan investasi secara penuh.
"Mau pasang rel kereta api atau pipa air terus ditarik bayaran, juga nggak akan bisa kembalikan duit. Jadi berikan kompensasi untuk menguasai pelabuhan atau apapun," tegasnya.
Kementerian PU mengaku telah mengusulkan nama Badan Pelaksana (Bapel) untuk proyek JSS. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, atau Menteri terkait lain dapat mengajukan tim untuk Bapel kepada Presiden.
"Ini sedang dipikirkan untuk bentuk Bapel, karena sampai tadi malam pun saya sudah membahasnya cuma belum ada keputusan. Bapel kan ditentukan Presiden, jadi tergantung beliau, kami hanya mengusulkan," pungkas Djoko.
