Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menemui Gubernur Joko Widodo atau Jokowi di kantornya di Balaikota, Jakarta, Rabu (26/3/2014). Rieke yang datang bersama dengan beberapa aktivis Migrant Care itu bermaksud meminta dukungan Jokowi demi menyelamatkan Satinah binti Djumadi Amad, TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi.
Usai pertemuan tertutup lebih dari 30 menit, Jokowi, mereka langsung memberikan keterangan kepada para wartawan yang telah menunggu di depan pendopo Balaikota. Meski kedatangan dirinya bukan terkait dengan urusan politik, namun Rieke meminta Jokowi yang menjadi capres PDIP itu untuk ikut turun tangan membebaskan Satinah.
"Jadi kalau menurut Pak Jokowi, sudah tidak boleh lagi mekanisme diyat (uang duka keluarga) sebagai solusi kasus-kasus vonis hukuman mati. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap warganya, seperti yang dialami oleh Satinah," kata Rieke.
Lantas, apa tujuan Rieke menemui Jokowi selain meminta dukungan untuk membebaskan Satinah? Padahal, untuk urusan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, terlebih Satinah juga bukan warga Jakarta, wilayah di bawah pimpinan Jokowi.
Terkait pertanyaan itu, menurut politisi sekaligus artis yang terkenal melalui peran Oneng dalam sinetron komedi Bajaj Bajuri, dengan mendatangi Jokowi, ia berharap kejadian seperti kasus Satinah dan Wilfrida Soik tidak lagi terulang.
Sebab, imbuh dia, masalah TKI tidak lepas dari penyalur jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dan hampir 80 persen PJTKI di Indonesia, berlokasi di Jakarta. "Karena penampungan (TKI se-Indonesia) itu 80 persen ada di Jakarta. Dan Jakarta ini kan wilayahnya Pak Jokowi, kita sudah bicarakan juga di DPR," tukas Rieke.
Menurut Rieke, selama Satinah tersangkut masalah hukum di Arab Saudi pada 2007, sejak awal pemerintah pusat seperti lepas tangan karena saat beberapa kali persidangan, Satinah tidak didamping oleh pemerintah. Dan saat ini, sidang putusan Satinah tinggal 7 hari lagi. Sedangkan untuk membebaskan Satinah dibutuhkan dana tebusan (diyat) yang diminta keluarga korban sekitar Rp 21 miliar.
Namun, dana yang terkumpul dari pemerintah pusat, baru mencapai Rp 12 miliar. Selain dana itu, masyarakat dari berbagai elemen ikut memberikan sumbangan untuk membebaskan Satinah. Dengan waktu yang tinggal sedikit, Rieke merasa pembebasan Satinah sudah sangat mendesak.
"Kalau tentang kebijakan sekarang, lebih baik ditanyakan kepada pemerintahan Pak SBY. Tapi, mau bagaimana lagi, waktunya sudah mendesak," ucap Rieke.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap kasus yang menimpa Satinah. Sebagai warga negara indonesia (WNI), sebaiknya semua eksekusi bisa dibatalkan. Jokowi menjelaskan, saat ini masih kekurangan Rp 9 miliar untuk menutupi uang diyat tersebut.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergotong royong mengumpulkan uang duka sebelum pelaksanaan hukuman eksekusi. "Semua orang harus punya kepedulian yang sama. Karena biar bagaimanapun Satinah ini juga WNI yang harus dilindungi," pungkas Jokowi. (Yus Ariyanto)
Baca juga:
TKI Satinah Terancam Hukum Pancung, RI Kirim Tim ke Arab Saudi
Advertisement
[VIDEO] Nasib Satinah di Ujung Tanduk
Galang Dana TKI Satinah Marak, Muhaimin Khawatir Diyat Dinaikkan
