Liputan6.com, Bogor - Jokowi berjanji akan membeli kembali aset-aset negara yang dijual ke pihak swasta pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Calon presiden PDIP itu mengatakan, pembelian kembali aset-aset itu tidaklah mustahil dilakukan.
"Pinginnya kita membeli. Jadi konteksnya harus sambung. Kita akan usahakan buy back. Kita kejar terus. Contoh konkretnya ya seperti Palyja yang kita usahakan untuk beli terus," kata Jokowi saat berkampanye di Pasar Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/3/2014).
"Kalau memang ada isu yang normal, longgar memungkinkan untuk melakukan pembelian kembali, kenapa tidak dilakukan? Ya dilakukan dong," tambah dia.
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, penjualan aset negara pada masa pemerintahan Megawati dilakukan karena pada saat itu sedang terjadi krisis. Sehingga pemerintah dihadapkan pada situasi sulit dan penjualan aset menjadi pilihan untuk menyelamatkan perekonomian.
"Pemimpin kan memang sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan itu harus dipilih. Dan pilihan itu ada risikonya, dan itulah yang dipilih. Beda kalau keadaannya normal. Saat itu kan konteksnya krisis," jelas dia.
Masalah penjualan aset oleh pemerintahan Megawati kembali diungkit oleh sejumlah politisi menjelang pelaksanaan pemilu. Salah satunya politisi PKS Fahri Hamzah yang meminta PDIP dan juga Jokowi menjelaskan penjualan aset negara oleh pemerintahan Megawati.
Tak hanya soal penjualan aset negara, sindiran-sindiran politik juga ditujukan kepada PDIP setelah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Misalnya Partai Gerindra yang merasa ditelikung karena PDIP dinilai tidak menepati Perjanjian Batu Tulis 2009 yang salah satu butirnya menyatakan Mega mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2014.
Menanggapi kritikan dan sindiran-sindiran itu, Jokowi menyatakan tak perlu ditanggapi. Jokowi memilih diam daripada menangapi serangan-serangan politik seperti itu. "Ya sampai saat ini kita masih diam. Ya masih diam. Tidak menanggapi hal-hal yang nyerang seperti itu," ucap Jokowi.
Baca juga:
Advertisement
Fahri PKS: PDIP Harus Jelaskan Alasan Megawati Jual Aset Negara