Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak pernah meberikan instruksi kepada ormas manaupun untuk menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta jika Jokowi terpilih menjadi presiden. Termasuk kepada Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan dan Benteng Muda PKS.
"DPP maupun partai tidak pernah mengintruksikan kepada oramas atau sayap partai untuk melakukan survei atau bersikap menolak terhadap tokoh politik, termasuk Ahok," kata Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Advokasi PKS Jazuli Juwaini di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3/2014).
Dia mengatakan, PKS tak mungkin melakukan penghasutan untuk menolak siapapun dalam dunia demokrasi. Ormas atau sayap PKS mempunyai otonomi, bisa menentukan sikap politiknya sendiri tanpa harus minta izin partai.
"Itu kan ormas punya otonomi sendiri, ya itu sikap mereka dan kami tidak mengetahui dan tidak diberi tahu. DPP itu selalu menghormati demokrasi," tandas Jazuli.
Gema Keadilan Jakarta dan Benteng Muda yang merupakan organisasi di bawah PKS menyatakan mendukung ide menolak Ahok menjadi Gubernur DKI jika Jokowi sukses melenggang ke Istana pada Pilpres 2014.
Ketua Gema Keadilan, Reynold Darmansyah, mengatakan penolakan ini bukan hanya datang dari organisasinya saja, melainkan kehendak warga masyarakat DKI, berdasarkan hasil survei mereka.
Baca juga:
Advertisement
Gema PKS: Janji Tak Marah Ahok Hanya `Taubat Sambal`
Survei Gema PKS: 23% Responden Nilai Ahok Tak Santun
93% Warga Menolaknya Jadi Gubernur? Ahok: Terlalu Halus Mainnya
