Liputan6.com, Jakarta Makin bengkaknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat usulan kenaikan harga premium dan solar merupakan hal yang wajar. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahkan menganggap subsidi yang selama ini mengalir sudah melebihi batas psikologis.
"Jadi memang jika secara hitung-hitungan ekonomi memang harus ada pengurangan subsidi, itu sesuatu yang secara makro ekonomi bisa dilakukan," ujar Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi di Jakarta, seperti ditulis Minggu (30/3/2014).
Sejak pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM, perekonomian Indonesia memang seolah tertekan. Terlebih lagi dana subsidi triliunan rupiah tersebut sering tidak tepat sasaran.
"Dibanding memberikan subsidi yang 94%-nya dinikmati oleh kelas menengah atas, seharusnya dana subsidi itu bisa digunakan untuk pembangunan infrasturktur atau memperbaiki transportasi publik yang jauh lebih bermanfaat dan berjangka panjang," lanjutnya.
Ironisnya, Indonesia yang kini telah menjadi negara pengimpor BBM, justru menjadi satu-satunya yang masih memberikan subsidi pada BBM. "Negara importir lain, tidak ada yang memberikan subsidi kepada masyarakatnya melalui subsidi BBM," katanya.
Namun, lanjutnya, pemerintah memang tidak akan dengan mudah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Berbagai pertimbangan dan kepentingan dari kebijakan tersebut harus dipikirkan dengan matang.
"Ini soal politik, kalau politik agak dominan ya agak sulit untuk memutuskan untuk mengurangi beban subsidi. Kalau pemerintah mendatang berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populis walaupun secara ekonomi bagus, saya kira bisa saja. Kecuali pemerintah mendatang juga tersandera oleh masalah subsidi ini," jelasnya.
Pemerintah mendatang juga harus bersiap menghadapi gejolak dari masyarkarat saat kebijakan untuk menaikan harga BBM ini dilakukan. YLKI memastikan akan ada penolakan dari masyarakat terkait hal ini.
"Soal skema (kenaikannya), itu sudah banyak teorinya, tinggal bagaimana keberanian pemerintah. Skema apapun yang digunakan tidak mungkin tidak menimbulkan gelojak atau protes dimasyarakat. Ini juga akan dijadikan komoditas politik, partai manapun yang menang nanti, pasti hal semacam ini akan dijadikan komoditas politik bagi partai lain," tandasnya.
Advertisement
