Liputan6.com, Jakarta - Menjelang pemilihan umum (Pemilu), para pengusaha logistik memiliki kriteria khusus untuk presiden baru yang bakal memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan. Apa sajakah?
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Carmelia Hartoto menyatakan presiden terpilih nantinya diharapkan mampu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan pelayanan infrastruktur untuk industri logistik. Sang pemimpin baru juga harus bersikap tegas dalam pembagian bisnis antara BUMN dan para pengusaha swasta.
Advertisement
Pasalnya, saat ini PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai perusahaan pemerintah terlihat sangat mementingkan keuntungan sehingga mendongkrak biaya logistik.
"Kami berharap bahwa pelabuhan itu kan lebih ke service ke masyarakat, jadi tidak usah terlalu untung-untung banget, kan mereka BUMN," katanya saat menggelar diskusi dengan wartawan di Menara Karya, Jakarta, Senin (31/3/2014).
Wakil Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA), Asmari Herry berharap pemimpin yang akan datang harus mampi menciptakan terminal pelabuhan yang lebih efisien.
Efisiensi penggunaan pelabuhan tersebut tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan terminal di pelabuhan-pelabuhan.
"Kenapa indeks logistik kita tertinggal karena sebagian besar pelabuhan di Indonesia belum efisien. Yang kita harapkan alokasi dana untuk pembangunan pelabuhan merata, tidak hanya fokus ke Tanjung Priok saja," kata Asmari.
Lebih lanjut menurut Asmari, sebagai negara kepulauan peningkatan pelayanan transportasi laut seharusnya menjadi hal yang paling utama untuk segera direalisasikan mengingat hal itu menurutnya juga menyangkut kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.
