Bayar Massa Saat Kampanye, Parpol Besar Dituding Berpolitik Uang

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduga telah terjadi politik uang yang dilakukan partai-partai besar.

oleh Widji Ananta diperbarui 02 Apr 2014, 12:37 WIB
Partai Persatuan Pembangunan bertekad kembali menaikan suara pemilih setelah sempat mengalami penurunan pada pemilu tahun 2009.

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduga telah terjadi politik uang yang dilakukan partai-partai besar. Indikasi itu muncul selama kampanye rapat umum terbuka Pemilu 2014.

"Partai-partai politik dengan sumber pendanaan besar yang terindikasi dari tingginya iklan televisi lah yang kemungkinan besar melakukan itu (politik uang)," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Indikasi itu, sambungnya, dilandasi dari tidak adanya massa militan dalam setiap kampanye rapat umum terbuka yang dilakukan parpol peserta pemilu. "Pengecekan kami pada kampanye terbuka sejumlah parpol yang cukup banyak dihadiri massa menunjukkan mereka massa bayaran, bukan massa militan," ujar pria yang akrab disapa Rommi itu.

Bila dibandingkan Pemilu 2009, lanjutnya, kampanye terbuka dan maraknya atribut caleg jauh berkurang. Dugaan adanya aliran uang yang menghambat jalannya kampanye pun muncul.

"Yang kami khawatirkan, senyapnya kampanye terbuka mengindikasikan akan maraknya politik uang di beberapa hari menjelang pileg bbrp hari mendatang. Karena caleg yang mendapatkan kursinya dengan 'membeli', dipastikan secara moril tidak akan  pernah ingat dan kembali ke konstituennya untuk menghimpun aspirasi," ungkap Rommi.

Oleh karena itu, PPP meminta Bawaslu untuk menyiagakan seluruh aparatnya mengantisipasi dan memproses secara tegas kemungkinan dilakukannya serangan fajar.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya