Liputan6.com, Jakarta - KPK menemukan adanya peningkatan dana bansos setiap tahun yang rawan diselewengkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendukung langkah KPK dalam upaya pemusatan penyaluran dana bansos pada Departemen Sosial.
"Langkah KPK ini perlu didukung dan diberikan apresiasi. Pengawasan dana bansos akan lebih baik jika penyalurannya dilakukan satu atap," ujar Fadli di Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Terlebih lagi, sambung dia, dalam situasi menjelang pemilu ini dana bansos rawan diselewengkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kampanye maupun pencitraan semata. Sebab, ada pihak yang punya kewenangan untuk mencairkan dana bansos turut bertarung dalam pemilu.
"Penyaluran dana bansos harus diawasi dengan maksimal karena adanya penyelewengan dana bansos akan menghambat pembangunan yang pada akhirnya akan merugikan rakyat," tukas Fadli.
Kekhawatiran KPK dana bansos rawan diselewengkan bukannya tanpa alasan. Direktur Litbang KPK, Roni Dwi Susanto mengatakan bahwa pencairan dana bansos meningkat di 14 kementerian menjelang pemilu 2014. KPK juga menemukan indikasi peningkatan pencairan dana bansos di daerah hingga 30 persen.
Energi & Tambang
