Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendesak supaya Kementerian/Lembaga di Pusat maupun daerah serta masyarakat dapat mengawasi penyaluran beras miskin (raskin).
Hal ini menyusul pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut program raskin kerap salah sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menilai penyaluran raskin yang tak tepat sasaran kerap menjadi bahan perbincangan karena terjadi penyimpangan.
Advertisement
Dan yang melaksanakan pembagian raskin adalah pemerintah daerah (pemda), sedangkan Bulog hanya memasok saja.
"Raskin adalah program yang bagus untuk menolong masyarakat miskin selama bertahun-tahun, meringankan masyarakat yang butuh bantuan. Misalnya yang warga setengah miskin jadi nggak miskin lantaran raskin," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Di lapangan, kata Hatta, sering terjadi permasalahan dalam menyalurkan raskin. Contohnya, lokasi pengambilan beras sangat jauh dari tempat tinggal sedangkan pemda tidak menyediakan sarana untuk mengambil jatah raskin ke lokasi tersebut.
"Jadi karena kondisinya begitu, ya dijual saja sama yang berhak menerima atau dibagi-bagi. Ini yang tidak tepat sasaran," tambah dia.
Untuk itu, dia mengimbau kepada aparat desa, kelurahan dan kecamatan atau pemda untuk mengawasi dan mengevaluasi penyaluran raskin sesuai dengan jatah sebanyak 15 kilogram (kg).
"Jadi harus ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Kemenkokesra dalam hal ini harus memberikan sanksi (jika terjadi penyimpangan) karena eksekusinya berada di sana. Sebab kadang distribusi raskin lama sehingga saat dibagikan beras sudah rusak, dan ini harus ada pengawasan yang ketat," harap Hatta.
Baca Juga
