Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan kecewa dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan mandat capres kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Mega dinilai melanggar Perjanjian Batu Tulis yang berisi bahwa putri Bung Karno itu mendukung Prabowo pada Pemilu 2014, setelah Prabowo mendukung Mega pada Pemilu 2009.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan Mega untuk buka suara, menjelaskannya secara gamblang kepada publik. Sehingga semuanya jelas.
"Sebenarnya yang bisa menjelaskan, Ibu Megawati sendiri kalau Pak Prabowo berkata seperti itu. Berikan penjelasan ke publik yang gamblang. Dengan demikian rakyat mendengarkan informasi yang benar," kata SBY dalam tayangan video bertajuk Isu Terkini: "Tanggapan Presiden SBY tentang Para Capres" di YouTube, yang dimuat Minggu (6/4/2014).
Menurut SBY, penjelasan dari Mega merupakan solusi terbaik bagi kedua pihak. Juga untuk rakyat Indonesia, termasuk Presiden SBY yang juga bagian dari publik.
"Itu yang paling baik bagi saya dan bagi rakyat untuk mendegarkan yang sesungguhnya," imbuh SBY dalam video yang diunggah akun YouTube 'Susilo Bambang Yudhoyono'.
Prabowo sebelumnya menanggapi keputusan Mega menunjuk Jokowi sebagai capres. Apakah Prabowo kecewa? "Kalau Anda di pihak saya, kira-kira dan kalau Anda di pihak saya, Anda kecewa nggak? Gimana rasanya?" tanya balik Prabowo kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 16 Maret 2014.
Mantan Danjen Kopassus itu mengungkap, dirinya beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Mega soal Perjanjian Batu Tulis, tapi Presiden ke-5 RI itu sepertinya menghindar.
"Saya sudah meminta dari beberapa bulan lalu. Tapi saya nggak ngerti apa salah saya? Karena saya selalu menghormati beliau (Mega), karena saya merasa tidak pernah berbuat salah apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia," tutur Prabowo.
Senior PDIP Sidharto Danusubroto menegaskan, Perjanjian Batu Tulis sudah tidak berlaku secara moral etika. Sebab perjanjian baru berlaku apabila Megawati memenangkan Pemilu 2009 dan terpilih kembali menjadi Presiden.
"Itu berlaku kalau Ibu Mega menjadi Presiden. Jadi secara moral etika perjanjian itu batal," ujar Sidharto yang juga Ketua MPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 17 Maret 2014. (Raden Trimutia Hatta)
Baca juga:
Advertisement
`Keris` Jokowi Vs `Meriam` Prabowo
Baca Juga
