Jalan `Berlubang` Menuju Bilik Suara

Liputan6.com, Jakarta - Kontes politik 5 tahunan pemilu legislatif pagi ini dimulai. Jutaan rakyat Indonesia akan memenuhi bilik-bilik suara untuk memilih wakilnya di parlemen dengan cara mencoblos tanda gambar partai politik atau nama calon wakil rakyat.

Ajang ini bukan perkara kecil, karena menggunakan anggaran yang besar dan melibatkan banyak energi, mulai dari petugas pemilu hingga saksi dari parpol. Tak heran kalau Rabu ini sesungguhnya adalah sebuah hari yang spesial sehingga semua aktivitas pemerintahan diliburkan.

Pileg hari ini juga tak hanya istimewa bagi Indonesia, tapi juga menjadi perhatian dunia. Betapa tidak, Pemilu Indonesia adalah ajang demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan jumlah pemilih menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 185.822.507 orang.

Tak heran kalau puluhan negara sudah menyatakan kehadirannya sebagai peninjau (visitor). Sejumlah duta besar negara sahabat akan berkunjung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan pagi ini untuk melihat suasana pencoblosan.

"Dari 120 negara yang kita undang, 30 negara sudah mendaftar ke KPU. Visitor internasional hanya memantau, melihat-lihat saja tanpa me-report, tanpa evaluasi," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU, Jakarta, Selasa 8 April 2014.

Selain visitor, 19 lembaga pemantau (observer) terakreditasi juga telah mendaftar untuk memantau pelaksanaan pemilu di seluruh TPS di Indonesia. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri.  

Artinya, Pileg 2014 tak bisa lagi ditunda, 'pertunjukan' harus berlangsung pada 9 April hari ini, dengan semua kekurangan yang ada. KPU sendiri sudah menyatakan keyakinanya bahwa pileg kali ini akan berlangsung sesuai rencana, kendati di lapangan jelas-jelas banyak pertanyaan bisa diajukan.

Misalnya soal keamanan, Aceh dan Papua, dua provinsi di ujung barat dan timur Indonesia itu layak menjadi titik perhatian. Sejak berlangsungnya kampanye terbuka, kondisi keamanan di Aceh tak bisa disebut kondusif. Sejumlah caleg dan kantor parpol mendapat serangan dari pihak yang tak dikenal.

Misalnya, pada akhir Maret 2014, sebuah kendaraan berstiker Partai Aceh diberondong tembakan oleh orang tak dikenal ketika menginjak wilayah Desa Geulanggang Tungoh, Bireun. Kejadian pada malam hari itu menewaskan 3 orang, dan salah satunya seorang balita. Padahal saat itu rombongan tengah dalam perjalanan menuju rumah sakit membawa anggota keluarga yang sakit.

Secara keseluruhan, Jaringan Pemilu Aceh (JPA) mencatat selama bulan Maret 2014, terjadi 54 kasus kekerasan pemilu di berbagai daerah di Aceh. Daerah yang menempati peringkat tertinggi terjadi aksi kekerasan terkait politik ini menempatkan Aceh Utara di posisi teratas dengan 26 kasus.

Dari 26 kasus, 16 kasus dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK), 8 kasus dilakukan pendukung partai lokal dalam bentuk pengrusakan material, serta satu kasus dilakukan caleg partai lokal dan partai nasional.

"Kekerasan secara fisik maupun verbal menjadi hal lumrah dalam dinamika pemilu di Aceh tahun 2014 ini, beberapa partai politik bahkan secara nyata menjadikan media kampanye terbuka sebagai ajang untuk menakuti pemilih," kata Direktur Aceh Institute Chairul Fahmi saat konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Banda Aceh.

Yang jadi masalah, hingga kini kepolisian belum bisa mengungkap kasus tersebut. "Selama OTK masih belum terungkap, berarti polisi belum dikategorikan berhasil," kata Chairul.

Namun begitu, KPU memastikan pelaksanaan pemilu legislatif  di Aceh tetap 9 April 2014. Menurut Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kisruh yang terjadi jelang Pemilu 2014 di Aceh masih bisa diantisipasi dan hingga saat ini belum ada hal yang membuat pihaknya memutuskan untuk menunda pileg di Aceh.

‪"Aceh tetap akan dilakukan pada 9 April. Kecuali jika ada bencana di luar kuasa kita. Tapi mudah-mudahan tidak ada," kata Ferry Kurnia di Kantor KPU, Jakarta, Selasa kemarin.‬

‪Selain itu, Ferry pun mengaku telah melakukan kontak dengan pihak di Aceh dan mendapatkan laporan bahwa semua logistik pemilu telah siap.‬ Terkait keamanan pemilu di Aceh, Ferry menyerahkan kepada pihak TNI-Polri.

‪"Cuma kemarin ada yang kurang dan telah diantisipasi oleh mereka. Sudah ada garansi dari TNI dan Polri. Pangdam Iskandar Muda dan Pangdam Bukit Barisan sudah melakukan koordinasi," kata Ferry.‬

Selaras dengan Ferry, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay memastikan Pemilu Legislatif 9 April 2014 akan berlangsung dengan kondusif di Aceh. "Kami sudah kontak teman yang di sana dan menyatakan jika kondisi kondusif," kata Hadar di tempat yang sama.

Dikatakan Hadar, pihaknya terus memantau keamanan Aceh kendati perkembangan terakhir menyatakan wilayah itu sangat kondusif. "Seperti pagi ini, kami minta Ketua KPU untuk bertemu dengan Kepolisian Daerah Aceh. Untuk membicarakan situasi dan kondisi di Aceh seperti apa," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, hingga kini belum ditemukan alasan yang kuat sehingga hari pencoblosan di Aceh harus ditunda.

"Apakah situasinya begitu tidak kondusif sehingga harus ditunda? Kemudian ada juga rapat di Polhukam kemarin. Dan itu juga disimpulkan kondusif, jadi belum ada gambaran yang begitu mengancam," pungkas Hadar.

Lain lagi di Papua. Baku tembak terjadi di perbatasan Papua dan Papua Nugini sekitar pukul 05.30 WIT, Sabtu 5 April lalu. Baku tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata yang berjumlah sekitar 40 otang itu akhirnya memakan korban.

Kapolres Jayapura AKBP Alfred Papare terkena serpihan kaca saat sedang memantau baku tembak di perbatasan tersebut. Saat itu, dia bersama dengan anggota Kodim 1701 sedang berada di atas sebuah menara setinggi sekitar 50 meter.

Masih di Jayapura, pada hari yang sama juru kampanye sekaligus calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo tengah berkampanye. Hal inilah yang kemudian membuat banyak pihak menduga serangan bersenjata itu adalah ancaman untuk pelaksanaan Pemilu 2014.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan aksi penembakan yang terjadi di Wutung, tak ada kaitannya dengan kedatangan Jokowi untuk melakukan kampanye terbuka di Jayapura.

Kapolda menyebutkan, kabar adanya aksi akan gangguan keamanan telah diterimanya dua minggu lalu, sebelum ada wacana kedatangan Jokowi. Aksi penembakan sengaja dilakukan untuk menggangu jalannya pemilu di tanah Papua.

"Tidak ada kaitannya penembakan hari ini dengan kedatangan Jokowi. Kami tetap melakukan pengamanan seperti biasanya, tidak ada yang istimewa. Pasukan yang disiagakan untuk kedatangan Jokowi hanya berkisar 400 personel, pasukan dari Polda sekitar 200 orang dan Polres 200 orang," jelasnya di Jayapura.

Artinya, kendati serangan itu tak ditujukan langsung terhadap Jokowi, di Papua memang ada kelompok yang ingin mengganggu jalannya pemilu. Karena itu, kepolisian pun mulai memetakan wilayah yang masuk kategori rawan. Daerah-daerah itu dinilai berpotensi rawan terjadi gesekan dan konflik terkait pileg

"Papua, Aceh, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah-daerah se-Jawa," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti tentang wilayah rawan yang mendapat perhatian menjelang hingga pelaksanaan pileg.

Sejauh ini, kata Badrodin, kepolisian masih terus melakukan tindakan antisipasi dan pencegahan supaya tidak timbul kejadian yang bisa mengganggu jalannya Pileg dan Pilpres 2014. "Kita masih terus antisipasi dalam melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Sampai sekarang tidak ada (peristiwa) yang menonjol," ujar Badrodin.

Khusus untuk Papua, kepolisian setempat juga telah memetakan 17 daerah rawan pada Pileg 9 April. Sebagian besar wilayah itu terdapat di pegunungan tengah Papua, Kota Jayapura, Kepulauan Yapen, Manokwari, Sorong, Maybrat, dan Kabupaten Waropen.

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, sejumlah personel untuk mengamankan daerah rawan itu sudah digeser. Pihaknya juga mendapatkan 200 personel tambahan dari Brimob Kelapa Dua, Depok.

Saat ini anggota Brimob tersebut sudah bergeser ke Manokwari 60 personel, Sorong 40 personel, dan 100 personel di Kota Jayapura. Sementara 1.000 personel Brimob Den A Jayapura juga sudah bergeser ke beberapa lokasi yang dianggap rawan.

Untuk pengamanan juga ada 7 polres yang kekurangan personel dan telah digeser sebanyak 500 personel untuk kekurangan tersebut.

"Personel kami sudah menempel pada kotak suara. Sebagian personel bahkan sudah berada di lokasi pencoblosan. Pihak Kodam Cenderawasih juga memberikan tambahan 1 batalyon untuk mem-back up Polda Papua dan di setiap polres ada perbantuan sebanyak 1 peleton anggota TNI," papar Tito.

Tak hanya soal keamanan, pelaksanaan pemilu di Papua juga diganggu oleh distribusi logistik yang jauh dari sempurna. Karena itu KPU Papua memastikan Kabupaten Yahukimo tak dapat mengikuti pemilu legislatif hari ini dikarenakan sebanyak 35 dari 51 distrik yang berada di kabupaten itu logistiknya belum disalurkan.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, mengatakan keterlambatan disebabkan helikopter dan pesawat ke daerah itu penuh oleh penerbangan yang melayani kabupaten lainnya untuk pengiriman logistik pemilu juga.

"Droping logistik untuk Yahukimo dilakukan melalui 2 tempat, yakni dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan dari Dekay, ibukota Kabupaten Yahukimo. Selain minimnya alat angkut, cuaca buruk, berkabut dan hujan terus melanda daerah tersebut," katanya di Markas Kodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Selasa kemarin.

Pihaknya juga telah menyurati KPU Pusat terkait masalah ini dan telah diketahui pula oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian dan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua.

"Ini situasional dan kami sudah memberitahukan KPU Pusat. Di dalam surat tersebut kami mengusulkan agar Kabupaten Yahukimo ditunda pencoblosannya, karena baru beberapa distrik yang logistiknya terkirim dan masih ada puluhan yang belum terkirim," ujarnya.

Sementara untuk Kabupaten Nduga, tinggal 4 distrik yang belum tersalurkan dari 22 distrik yang ada di kabupaten tersebut. Arisoy menyebutkan, 4 distrik di Nduga baru dapat didistribusikan logistiknya esok hari.

Semua kasus di atas hanya yang tergolong besar dan sempat dicatat media. Sangat mungkin bahwa masalah lain berupa penyalahgunaan kartu suara, politik uang, teror atau pemaksaan terhadap pemilih terjadi di ruang lingkup yang lebih kecil sehingga tak diketahui banyak pihak.

Namun begitu, harus diakui proses menuju pemilu legislatif kali ini lebih mulus dan tenang dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Tak ada lagi kita mendengar gesekan antarpendukung parpol atau politik uang yang masif. Meski masih ada kemacetan saat pengumpulan massa, bisa disebut aktivitas publik tak begitu terganggu.

Karena itu, layak rasanya sikap optimistis dikedepankan dalam Pileg 2014. Dari hari ke hari pemilih sepertinya semakin matang dan makin siap dengan pola demokrasi yang diterapkan bangsa ini. Pertanyaannya sekarang, apakah politisi kita sudah memiliki kesiapan seperti pemilih. Paling tidak siap untuk jujur dan siap menerima kekalahan.