Liputan6.com, Jakarta Kebutuhan masyarakat akan perumahan murah sebanyak 13,5 juta unit menjadi pekerjaan rumah besar (PR) bagi pemerintahan selanjutnya.
"Saat ini pembangunan rumah swadaya hanya sebanyak 250 ribu unit rumah per tahun. Sementara backlog-nya 13,5 juta unit tidak layak huni," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz usai melakukan pencoblosan di TPS 005, Jalan Setia Budi VIII, Jakarta Selatan, Rabu (9/4/2014).
Dia mengatakan, dengan jika pemerintah mendatang menambah pembangunan menjadi dua kali lipat pun dinilai masih belum memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin.
"Kalau lima tahun yang akan datang dalam setahun cuma 500 ribu unit, itu baru 2,5 juta unit. Padahal kan kebutuhan kita 13,5 juta unit. Ini tantangan yang sangat luar biasa," lanjutnya.
Sebelum mengakhir masa jabatannya, Djan sebenarnya berkeinginan membangun rusunawa bagi masyarakat penghasilan rendah, pondok untuk perguruan tinggi, serta yang paling penting adalah rumah bagi buruh yang berlokasi dekat dengan tempat kerja.
"Berikutnya, saya harapkan rusun yang dijual untuk masyarakat. Saya ingin jangan lagi di pinggiran kota harus masuk ke dalam kota dan disusun. Kalau disusun 24 lantai masyarakat di pinggiran (kota) pindah ke tengah kota. Nanti kita berikan cicilan 30 tahun," jelasnya.
Namun untuk pembangunan rumah ini, lanjut dia, harus dibangun secara bertingkat atau bersusun, bukan rumah tapak. Di menilai jika dibangun rumah tapak, akan memakan banyak lahan.
"Tapi infrastrukturnya sudah saya siapkan peraturannya juga. Jadi Rumah rakyat nanti tidak boleh rumah tapak. Yang mendapatkan fasilitas kredit dari pemerintah harus susun. Karena kalau semua pakai rumah tapak habis semua lahan pertanian digunakan utk perumahan. Nanti padinya bagaimana. Karena manusia nambah terus tapi tanah nggak nambah," tandasnya.
Advertisement
