Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI memutuskan untuk memperbaiki mekanisme Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu karena adanya fakta yang menyebutkan banyak siswa yang mampu justru mendapatkan KJP serta adanya penyelewengan yang lain.
Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun agar memperbaiki sistem KJP yang sudah tidak tepat sasaran itu.
"Nah itu lagi kita perbaiki. Kita harap Pak Lasro bisa membersihkan orang-orang yang bermain dalam KJP," ungkap Basuki alias Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Salah satu upaya dalam perbaikan tersebut adalah dengan memberikan batasan terhadap penyaluran dana KJP ke rekening siswa penerima KJP. Dana bantuan hanya akan dikirim setiap sebulan sekali, tidak sekaligus 3 atau 6 bulan.
"Kalau ada penipuan KJP kita pidanakan. Terus bank juga dibatasin hanya sebulan-sebulan saja. Terus juga nggak perlu bikin laporan. Kalau kepala sekolah tahu siswa nggak mampu, kepala sekolah harus awasin kan," paparnya.
Pasalnya, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai pengawasan guru terhadap murid penerima KJP sangat rendah. Begitu juga dengan orangtua murid yang memberikan laporan yang tidak sesuai dengan penggunaan dana KJP tersebut.
“Harusnya kepala sekolah memutuskan siapa yang lebih layak. Dananya cukup kan. Kalau sudah tahu yang layak, kita bisa tahu bantu siapa,” jelasnya.
Padahal sebetulnya, Ahok mengatakan pengawasan terhadap penggunaan KJP mudah dilakukan pihak sekolah. Guru atau kepala sekolah seharusnya dapat mendeteksi siswa memakai topi, baju atau sepatu baru yang dibeli dari dana KJP. Sehingga apabila terjadi pemalsuan kwitansi pembelian barang dapat diketahui apakah siswa itu benar-benar membeli barang kebutuhan sekolah atau tidak.
"Guru-guru kemana? Masa kamu nggak tahu murid kamu ganti baju baru atau tas sekolah. Kalau laporan, orang bisa palsuin laporan. Kwitansi sekarang bisa main. Terus penarikan musti perbulan. Pokoknya ini sedang kita perbaiki,” tukas Ahok. (Elin Yunita Kristanti)
KJP Tak Tepat Sasaran, Ahok Rombak Sistem Penyaluran
Sistem itu diyakini dapat menekan penyalahgunaan program KJP.
diperbarui 10 Apr 2014, 17:17 WIBUsai mencoblos Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung dikerubuti wartawan (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Momen Bos Kripto Makan 1 Buah Pisang Seharga Rp98,2 miliar
5 Film Tema Matematika yang Penuh Teka-teki
Waktu Sholat Tahajud Terbaik Bukan Jam 3 Pagi, Bisa Meraih Kedudukan Tinggi Kata UAH
Peringatan Keras Polda Riau terhadap Kepala Daerah Terpilih, Apa Itu?
Ma'ruf Amin Sebut Kiai yang Tidak Peduli Politik, Warna Keagamaannya Sudah Hilang
Cara Sederhana untuk Ikut Berpartisispasi dalam Hari AIDS Sedunia
Mantan Menlu RI Marty Natalegawa Sorot Peran Penting Diplomasi Profesional Hadapi Tantangan Global
Kecelakaan Maut di Bandar Lampung, Seorang Wanita Tewas Terlindas Truk Tangki
Kisah Istri Gus Miek Diragukan, Endingnya Jadi Penghafal Al-Qur'an Hanya dalam Sebulan
Maia Estianty dan Irwan Mussry mengalami momen tak terduga saat diusir saat berfoto di depan Tokyo Tower.
Alasan Andrew Andika Selingkuh Berkali-kali, Rindu akan Kebebasan dan Pernikahan yang Bermasalah
5 Pemain yang Nyaris Gabung Manchester United, Ada yang Batal Akibat Louis van Gaal