Liputan6.com, Jakarta - Dalam hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2014, PDIP memang meraih suara terbesar tapi persentasenya masih jauh dari yang ditargetkan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio menilai PDIP harus melakukan evaluasi, salah satunya terkait pencapresan Jokowi.
Namun, Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sidarto Danusubroto menggarisbawahi pencapresan Jokowi tak akan dievaluasi.
"Final-final. Nggak ada (evaluasi). Sudah ada mandat dari Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri)," tegas Sidarto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/4/2014).
Sidarto paham muncul gagasan dari pengamat politik untuk mengevaluasi pencapresan Jokowi karena tak terlihat 'Jokowi effect' pada Pileg 9 April lalu.
Meski demikian, tegasnya, terjadi peningkatan perolehan suara dibandingkan Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009 PDIP meraih 14,03% suara. Sedangkan dalam hitung cepat Pemilu 2014 PDIP mendapat sekitar 19%.
"Saya melihat ada efeknya, hanya memang promosi dia saya akui kurang setelah deklarasi itu. Jokowi effect itu saya rasakan ada," pungkas Sidarto.
Pengamat politik Agung Suprio sebelumnya menilai hasil Pileg 2014 merupakan gambaran dari slogan 'PDIP No, Jokowi Yes'. Karena itu, tim sukses Jokowi harus dievaluasi karena tidak mampu menciptakan Jokowi effect dalam Pileg.
Jika Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo itu telah ternoda, lanjut Agung, maka sulit lagi dikembalikan melalui positive campaign maupun counter attack. Oleh karena itu, pencapresan Jokowi harus dievaluasi PDIP.
"Di sini Jokowi telah menjadi kartu mati, bukan lagi kartu AS buat PDIP," tandas Agung. (Raden Trimutia Hatta)
Advertisement
