Ketemu Ratusan Kepala Daerah, Hatta Minta Genjot Investasi

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengimbau para kepala daerah untuk mengembangkan potensi investasi daerah.

oleh Fiki Ariyanti diperbarui 14 Apr 2014, 12:56 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengimbau para kepala daerah untuk mengembangkan potensi investasi daerah.

Liputan6.com, Jakarta Potensi perdagangan dan investasi di Indonesia, terutama di daerah sangat terbuka lebar. Sebab setiap daerah memiliki kawasan investasi yang menjadi fokus masing-masing Gubernur dan Bupati.

Dalam acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyebut tiga catatan perkembangan ekonomi global.

Pertama, perekonomian global pada tahun ini diperkirakan tumbuh secara moderat namun diramalkan akan meningkat di 2015. Kedua, risiko perlu diwaspadai terutama di negara-negara emerging.

Dan ketiga, harga komoditas global masih berfluktuatif di kuartal I. Di 2012, total perdagangan mencapai 2,5% dan akan meningkat 4% walaupun ada faktor ketidakpastian China, Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang berpengaruh ke pasar emerging.

"Investasi di tahun lalu mencapai Rp 398 triliun dan akan meningkat mencapai lebih dari Rp 456 triliun atau tumbuh lebih dari 14%. Ekspor perdagangan dan konsumsi diperkirakan bakal naik menjadi 6,1% dan 5,5% pada tahun ini," papar Hatta di JIEXpo Kemayoran, Senin (14/4/2014).

Perkembangan ekonomi global itu dapat mempengaruhi iklim investasi. Dia menjelaskan, Gubernur/Bupati untuk fokus mempromosikan dan berdagang pada komoditas unggulan di masing-masing daerah selain terus mengendalikan laju inflasi.

"Sistem logistik harus dipangkas dari 14% menjadi cukup hanya 10%. Karena kita perlu menekan ongkos logistik melalui konektivitas yang menghubungkan titik-titik pertumbuhan baru di daerah," sambungnya.

Selain itu, dia mengingatkan supaya Gubernur/Bupati dapat mengupayakan pelayanan terpadu satu pintu yang mempercepat dan menghilangkan hambatan perizinan investasi di daerah.

"Bayangkan untuk ngebor minyak saja butuh 8-9 perizinan yang membutuhkan waktu tahunan. Juga masalah pembebasan lahan yang klasik yang menjadi kendala proyek raksasa PLTU Batang. Proses perizinan yang bertele-tele harus dipangkas," jelas dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya