Ketua BPK: KKN Hambat RI Jadi Negara Makmur

Liputan6.com, Jakarta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) selalu menjadi sorotan karena tindakannya akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat luas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempunyai tanggung jawab untuk menekan kasus KKN melalui antisipasi pemeriksaan keuangan maupun kinerja kementerian/lembaga.

Ketua BPK, Hadi Purnoemo menilai, kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan perbankan sangat penting untuk menciptakan keterbukaan, transparansi dan akuntabel sebuah laporan keuangan.

"Kami melihat kenapa Indonesia tidak makmur atau tidak sejahtera. Itu penyebabnya karena KKN. Ada kesempatan dan niat," kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Lanjut Hadi, pihaknya tak mampu merubah niat seseorang untuk melakukan KKN namun BPK dapat mengubah kesempatan tersebut. Sehingga seseorang tak mempunyai celah sedikitpun untuk berbuat KKN.

"Kesempatan terjadi karena lemahnya monitor dan penyebabnya lantaran kita tidak menjalin sinergi, tidak bergandengan tangan untuk menyatukan atau mengintegrasikan sistem teknologi informasi di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintahan ke sistem BPK," jelasnya.

Dia mengaku, pemerintah setiap tahun menggulirkan anggaran sistem informasi teknologi senilai Rp 14 triliun ke seluruh kementerian/lembaga. Selama ini, sistem tersebut di masing-masing kementerian/lembaga berdiri sendiri.

"Mana output dan outcome-nya dari Rp 14 triliun itu. Padahal Amerika sudah punya pusat data sejak 80 tahun lalu dan Malaysia sejak 18 tahun lalu. Kenapa kita tidak bisa? Kan cuma tinggal di link dan match-kan," tegas Hadi.

BPK, sambung dia, berwenang menarik data-data dari pengelola dan penanggung jawab keuangan negara ke sistem elektronik audit (e-audit). "Ini sistem monitor yang kuat, karena orang Indonesia perlu diawasi seperti ada sisi tv di mana-mana," tandasnya.