Liputan6.com, Jakarta Pengusaha menolak mentah-mentah terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan sanksi bagi mobil murah yang mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab mobil murah merupakan alternatif bagi masyarakat sebagai pengganti mobil biasa.
"Salah kalau diberi sanksi. Wong masyarakat saja mengganti mobil biasa ke mobil murah," ujar Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo) Soebronto Laras di Jakarta, Rabu (16/4/2014).
Presiden Direktur PT Indomobil Suzuki Internasional itu menyoroti persoalan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) yang banyak dikeluhkan pemerintah dan masyarakat karena menyedot BBM subsidi.
Advertisement
Hal ini memunculkan kekhawatiran jebolnya kuota dan pembengkakan anggaran BBM bersubsidi sepanjang 2014. Padahal, menurut Soebronto, produksi mobil murah telah menggunakan kandungan lokal sebanyak 80%.
"LCGC diributin katanya menghamburkan BBM subsidi, seolah-olah dibebasin pajaknya. Nggak begitu ceritanya karena 80% mobil ini sudah menggunakan komponen lokal. Sedangkan mobil biasa cuma 40% itupun komponen Asia. Contohnya transmisi di Thailand, body di Singapura, dan merakit di sini," terangnya.
Soebronto optimistis mobil murah ke depan dapat menjadi primadona untuk menerobos pasar ASEAN dan mampu bersaing dengan Thailand. "Lihat saja ada potensi ekspor mobil murah 170 ribu unit per tahun ke Vietnam, Kamboja dan Myanmar," tutur dia.
Saat ini, katanya, produksi mobil di ASEAN mencapai 3,3 juta per tahun dan akan terus meningkat sampai 7 juta unit dalam kurun waktu singkat. Dari miliaran manusia di dunia, 44% adalah penduduk Indonesia.
"Penjualan mobil tahun lalu di Indonesia saja sudah 1,2 juta unit dengan jumlah penduduk 250 juta. Pantas macet. Kalau di Thailand, terjual 1,3 juta unit tapi cuma 60 juta penduduk. Indonesia punya peranan sangat luar biasa," tutup Soebronto.
