Liputan6.com, Jakarta Wacana pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali mengemuka. Pemerintah mengungkapkan jika subsudi tidak dikurangi maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berpotensi jebol.
Menanggapi wacana-wacana yang selalu dilempar oleh Pemerintah tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Eka Sari Lorena Soerbakti mengatakan sebaiknya Pemerintah menghentikan segala bentuk wacana kenaikan BBM tersebut atau tidak terus-menerus melakukan tarik ulur.
Advertisement
"Kalau BBM mau ada penyesuaian, jangan ada wacana dulu. Tapi dibicarakannya secara matang. Kalau pemerintah mau kemacetan diurai, biaya logistik berkurang, maka harus ada keberpihakan terhadap angkutan umum," ujarnya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Sabtu (19/4/2014).
Dia menjelaskan, belajar dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, ketika wacana kenaikan BBM bergulir, harga komponen otomotif khususnya bagi bus mengalami kenaikan, padahal harga BBM belum naik.
"Karena pembicaraan sepeti itu akhinrya harga sparepart naik. Tapi ketika BBM-nya tidak jadi naik dan sparepart-nya tidak turun lagi, kalau ada gosip mau naik seperti saat ini, nanti sparepart-nya naik lagi," lanjutnya.
Lorena juga menyatakan, ketika BBM tidak jadi dinaikkan, sementara harga sparepart sudah naik, Pemerintah juga tidak mengizinkan angkutan umum untuk menaikan tarif. Pada akhirnya pengusaha bus yang dirugikan.
"Akhinya ada komplain dari masyarakat kenapa kenapa fasilitas angkutan umum tidak bagus. Ini memang tidak pernah baik selama tidak ada keberpihakan pada angkutan umum, sedangkan untuk beli motor atau mobil pribadi intensifnya berikan," jelasnya.
Mengenai potensi APBN jebol karena harus menanggu bebas subsidi BBM yang konsumsinya terus meningkat tiap tahunnya, Lorena menyatakan hal itu pasti akan terjadi selama masyarakat masih banyak menggunakan kendaraan pribadi.
"Organda sudah menyampaikan ini sejak dulu, BBM pasti jebol. Selama tidak dibangun angkutan umumnya dan semua orang pakai angkutan pribadi pasti jebol. Masalahnya publik sudah cukup nyaman dengan angkutan pribadi," katanya.
Oleh sebab itu, Lorena meminta pemerintah serta masyarakat untuk mendorong kebijakan yang bersifat membangun, bukan hanya bersifat konsumsi saja. "Publik harus mendorong agar regulator melakukan hal yang perlu, bukan ada yang populer," tandasnya.
