Liputan6.com, Jakarta Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk pelepasan saham pemerintah di PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) ternyata tanpa berkoordinasi dengan lembaga lain yang mempunyai kepentingan juga terhadap rencana tersebut.
Hatta Rajasa, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatakan bahwa ia justru mengetahui khabar mengenai pelepasan saham BTN yang kemudian akan dibeli oleh PT Bank Mandiri Tbk dari media.
Advertisement
"Nggak ada, saya belum pernah mendapat laporan. Saya tidak pernah tahu dan saya tahu saja dari media," ujarnya usai Penandatanganan Perpanjangan Kerja Sama Pojaknas TPID di Gedung BI, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mengaku belum menerima laporan aksi korporasi bank pelat merah itu.
Jika laporan soal akuisisi BTN belum ada, tambah Hatta, pihaknya tak dapat membahas hal tersebut dalam rapat koordinasi. Padahal rencana pengambilalihan masuk dalam program privatisasi BUMN dan perlu dibahas oleh semua lembaga yang terkait.
"Menteri Koordinator kan ketua koordinasi untuk tim privatisasi, jadi kalau ada yang mau initial public offering (IPO), itu perlu rakor dan dibahas dulu. Ada menteri keuangan, menteri teknis dan menteri BUMN," jelasnya.
Dia menilai, masalah BTN dan Mandiri tersebut belum masuk dalam keputusan final. Namun saat ditanya mengenai sikapnya terhadap rencana Dahlan tersebut, Hatta enggan memberikan jawaban pasti.
"Saya tidak mengatakan ditolak atau diterima, wong tahu saja belum, dibahas saja belum. Orang menolak harus ada alasan dan alasannya saya belum tahu," pungkas Hatta.
