Liputan6.com, Jakarta- Indonesian Corruption Watch (ICW) memprediksi sikap politisi yang masuk dalam parlemen periode 2014-2019 tidak akan berbeda dengan yang sebelumnya. Politik transaksional kemungkinan tetap dilakukan anggota DPR baru saat nanti bertugas.
Peneliti ICW Donal Fariz menilai hal tersebut bakal terjadi lantaran dalam proses menjadi wakil rakyat, para anggota legislatif melakukan politik uang demi meraup suara sebanyak-banyaknya.
"Wajah parlemen periode 2014 ini sangat ditentukan oleh proses pileg. Dan seperti hasil temuan ICW, dalam proses ini, politik uang masih terjadi. Jadi wajah parlemen nanti tidak akan jauh berbeda," ujar Donal di Menteng, Jakarta, Senin (21/4/2014).
"Ini konsekuensi dari politik uang yang terjadi," tegas Donal.
Dia menambahkan, posisi strategis seperti Badan Anggaran (Banggar) DPR juga masih menjadi tempat yang akan dimanfaatkan para anggota legislatif ataupun parpol dalam berupaya mengembalikan modal kampanye yang telah mereka keluarkan.
"Ini juga akan menjadi ancaman. Sulit dibantah pemerasan BUMN tidak akan dilakukan. BUMN dipaksa untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan sebagai ongkos politik," ujar Donal.
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, politik uang pada Pileg 2014 paling banyak terjadi di Provinsi Banten. Di Banten terjadi 33 pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang. Disusul daerah Riau dan Bengkulu dengan masing-masing 31 pelanggaran. Kemudian Sumatera Barat 30 pelanggaran.
Advertisement
(Shinta Sinaga)
