Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Maimoen Zubeir mengimbau seluruh unsur fungsionaris dan elit PPP mematuhi hasil keputusan yang diambil pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kedua DPP PPP di Bandung, 7-9 Februari 2014. Mukernas tersebut membahas mekanisme koalisi yang akan dijalin partai berlambang Kabah itu.
"Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas, sebagaimana amanat Mukernas Kedua," kata Maimoen dalam jumpa persnya usai rapat pleno di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).
Maimoen menjelaskan, dalam Mukernas tersebut diputuskan, PPP akan menjalin komunikasi politik dengan 8 bakal capres Pemilu 2014. Namun, tidak ada nama Prabowo di dalamnya. Selain itu, penentuan dukungan capres dan cawapres juga harus ditetapkan dalam Rapimnas, sebagaimana amanat Mukernas tersebut.
"PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.
Konsultasi
Advertisement
Menurut Maimoen, para kyai mengaku prihatin atas kisruh yang terjadi di internal DPP PPP. Ia juga mengimbau agar semua pihak menahan diri dan menciptakan situasi kondusif. Serta menghentikan segala upaya pelengseran Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali.
Selain itu, Maimoen meminta agar seluruh pihak mendukung ijtihad -- atau sungguh-sungguh -- politik yang dilakukan Suryadharma dalam membangun komunikasi politik dengan partai lain. Sebab, tujuannnya menyusun koalisi strategis demi kemaslahatan agama, nusa, dan bangsa.
"Namun, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar," tegas Maimoen.
Kisruh di internal PPP berawal saat Suryadharma secara sepihak menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada masa kampanye Pileg 2014, 23 Maret lalu. Dalam acara itu, Suryadharma menyatakan dukungan pencapresan Prabowo.
Manuver Suryadharma ini dianggap menyalahi hasil Mukernas PPP. Sebab, mukernas memutuskan akan menjalin komunikasi politik dengan 8 bakal capres, namun tidak ada nama Prabowo di dalamnya.
Konflik di internal PPP memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye akbar Partai Gerindra pada 23 Maret 2014.
Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.
Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.
Kemudian melalui Rapimnas PPP di bawah komando Sekjen Romahurmuziy atau Romi mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap pria yang akrab disapa SDA sebagai Ketua Umum PPP. Keputusan itu dibacakan oleh Romi.
Di tengah munculnya wacana penggulingan Suryadharma oleh sejumlah elit DPP dan DPW PPP. Suryadharma tetap bertahan dengan keputusannya. Bahkan, pada Jumat 18 April petang Suryadharma mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra di DPP PPP dengan dihadiri langsung oleh Prabowo. (Muhammad Ali)
