Koalisi Minoritas, Jokowi Terancam Digoyang Bak Gus Dur

Bila Jokowi terpilih jadi Presiden RI ke-7, maka dibutuhkan kekokohan di DPR.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 28 Apr 2014, 10:32 WIB
Joko Widodo

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono menggarisbawahi bila Jokowi terpilih jadi Presiden RI ke-7, maka dibutuhkan kekokohan di DPR. Hal itu perlu agar capres dari PDIP itu tak bernasib seperti Gus Dur.

Vishnu melihat Jokowi yang tengah membentuk koalisi terbatas dapat digoyang oleh DPR karena tak memiliki suara mayoritas.

"Saya membayangkan kondisi seperti Presiden Gus Dur 1999-2001 di mana beliau kerepotan menghadapi manuver partai politik lawannya melalui DPR hingga akhirnya harus lengser dari kursi kepresidenan," ujar Vishnu di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).

Tak hanya belajar dari Gus Dur, Vishnu juga menyarankan agar Jokowi belajar juga dari SBY saat periode pertamanya memimpin Indonesia. SBY kala itu digoyang karena mengajukan calon Panglima TNI yang ditentang DPR.

"Usaha Jokowi untuk membentuk koalisi terbatas namun efektif di DPR menjadi tantangan yang besar," katanya.

Jokowi, lanjut Vishnu, tampaknya ingin mengulang kesuksesannya menaklukan parlemen walau hanya mendapat dukungan minoritas, saat ia menjadi Walikota Solo 2005 silam. Dukungan minoritas karena PDIP dan Jokowi hanya mau koalisi dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi serta visi-misi.

Faktor SBY

Tak hanya Jokowi, faktor SBY juga dinilai masih diperhitungkan Vishnu sebagai tokoh nasional yang dapat mengubah peta politik. Apalagi dengan tegas SBY menyatakan sinyal pembentukan poros baru.

"Dengan pengalaman memenangkan 2 pemilihan presiden yakni 2004 dan 2009, tentu langkah politik SBY patut diperhitungkan," terangnya.

Penyelenggaraan konvensi yang diselesaikan hingga akhir, Minggu 27 April kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, menjadi proses demokrasi yang patut ditiru dalam pencarian capres di masa mendatang. "Dibandingkan melalui mekanisme internal partai yang seringkali tertutup, kurang transparan dan tidak akuntabel," tutur Vishnu.

Terlepas dari mekanisme konvensi, Vishnu menilai peserta konvensi kurang baik karena tingkat elektabilitasnya rendah. "Tak ada yang memiliki tingkat elektabilitas setinggi Jokowi dan Prabowo, bahkan lebih rendah dari kandidat Partai Golkar Aburizal Bakrie. Akhirnya Partai Demokrat nantinya akan mengalami kesulitan untuk menarik minat dari partai papan tengah," pungkas Vishnu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya