Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi hanya bisa pasrah terkait penundaan rencana akuisisi perseroan terhadap PT Bank Tabungan Negara (BTN).
Hal ini terkait dengan Surat Edaran (SE) kepada seluruh menteri yang dikeluarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 April 2104 agar tidak membuat kebijakan strategis menjelang Pemilihan Presiden. Hal tersebut dikarenakan akan berpotensi meresahkan masyarakat.
"Kami nurut saja apa kata pak menteri. Kalau keputusan itu minta ditunda ya ditunda. Kalau dijalankan ya dijalankan. Kami tunggu beliau," kata dia, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Padahal, kata Budi rencana tentang akuisisi sudah telanjur diagendakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 21 Mei 2014.
"Kami masih ada agenda," kata Budi di Jakarta, Senin (28/4/2014).
Lebih lanjut, ia menerangkan jika sebenarnya rencana akuisisi ini telah berlansung cukup lama yakni sejak Tantri Abeng berkedudukan sebagai Menteri BUMN pada 2002.
Dengan penundaan ini pihaknya menuturkan akan memfokuskan kinerja Bank Mandiri untuk menghadapi AEC (Asean Economy Comunity). "Kami nurut sama pemegang saham aja arahnya. Pemerintah seperti itu. Selanjutnya kami akan fokus bagaimana mempersiapkan mandiri menghadapi ASEAN (AEC)," pungkas dia.
Sebagai informasi, pemerintah akan melepas seluruh saham yang dimilikinya di BTN pada semester I 2014. Rencana pelepasan saham itu telah masuk dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Advertisement
Rencana pelepasan saham itu tertuang dalam surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 11 April Nomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN.
