Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah tak ingin lagi saling 'serang' dengan PT Jakarta Monorail (JM) terkait proyek monorel, yang hingga kini tak kunjung menunjukkan perkembangan berarti.
Hal itu disampaikan dia menanggapi bantahan Direktur Utama PT JM John Aryananda yang mengatakan, perusahaannya tak pernah meminta lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk membangun depo atau stasiun monorel.
"Kita nggak usah berdebat di medialah. Selama dia (PT JM) bisa masuk akal (alasannya)," tegas Basuki yang lebih dikenal dengan sapaan Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (30/4/2014).
Ahok mengatakan, John berani menampik karena permintaan itu disampaikan secara lisan kepada Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani. Sehingga tidak ada bukti tertulis.
"Ya itu kan ngomong lisan doang. Makanya coba bikin terbukti. Itu kan omongan lisan yang dibolak-balik," jelas mantan bupati Belitung Timur itu.
Begitu juga terkait batas Build Operate and Transfer (BOT) atau penyerahan aset monorel ke Pemprov DKI --yang menurut John-- BOT untuk proyek transportasi dapat dilakukan maksimal 30 tahun ditambah 30 tahun. Ahok tetap pada pendiriannya, maksimal 50 tahun.
Ahok menjelaskan, berdasarkan peraturan Pemprov DKI, BOT paling lama 20 hingga 30 tahun, tidak lebih. "Peraturan kita itu bolehnya 30-20 tahun. Makanya John lebih ngerti hukum apa kita? Business plan-nya katanya udah selesai? Ya terserah dialah," tandas Ahok.
Perdebatan
Ahok beberapa waktu lalu mengatakan PT JM meminta lahan seluas 200 ribu meter persegi kepada Pemprov DKI untuk pembangunan stasiun monorel beserta pusat bisnisnya.
Namun, luas lahan ratusan ribu itu dibantah John. Menurutnya, lahan untuk stasiun monorel dan pusat komersilnya tak sampai 200 ribu meter persegi. John juga membantah meminta lahan untuk monorel di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Kata siapa lahan yang diperlukan untuk bangun depo 200 ribu meter persegi? Itu tidak benar. Pesan ke Pak Wagub, kalau mau beri informasi ke media massa, jangan setengah-setengah," ujar John ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 29 April kemarin.
John menjelaskan, minimum untuk 1 lantai diperlukan lahan seluas 120 x 25 meter dengan total 3 ribu meter persegi untuk akses masuk ke kereta, tempat penjualan tiket dan fasilitas umum. Untuk 2 lantai totalnya 6 ribu meter persegi. Kemudian Depo monorel perlu membangun 40 ribu meter persegi. Totalnya, 340 ribu meter persegi, namun bukan luas lahan melainkan luas bangun.
"Itu bangunan yang diperlukan monorel dari stasiun atau depo dan layanan pelaksanaan setiap stasiun itu ada komersil centernya. Ada aktivitas komersial. Depo komersil di Kampung Melayu. Apakah publik mempersilakan stasiun monorel sebesar stasiun Transjakarta? Nggak kan," jelas John.
Tak hanya itu, John juga mengoreksi pernyataan Ahok tentang BOT ke Pemprov DKI yang dikatakan maksimal 30 tahun. Menurut John, BOT untuk proyek transportasi itu maksimal 30 tambah 30 dan untuk proyek infrastruktur BOT maksimalnya 50 tahun.
"Pak Wagub itu salah. Harus ikut aturan. Aturannya 30-30 atau 50 tahun. Harus diikuti. Kalau PT JM sudah kembali modal, kita bagi hasil dengan Pemprov dan skemanya sedang kita bicarakan. Juga adanya uang sewa untuk budget lahan komersial itu. Sekarang lagi dikaji oleh Pemprov mau bagaimana formulanya," jelas John. (Sss)
Advertisement
