Liputan6.com, Jakarta - Ide Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencabut subsidi BBM secara bertahap dalam kurun waktu empat tahun disambut gembira para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pasalnya, jika subsidi BBM dihapus maka tidak ada lagi disparistas harga sehingga tidak ada lagi oknum memanfaatkan disparitas harga tersebut dengan menjual BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.
"Contoh disparitas harga solar bersubsidi dan industri cukup jauh, ini bisa terjadi penyelewengan oleh oknum tertentu," kata Ketua DPD III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah DKI Jakarta, Jabar-Banten, Juan Tarigan saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (2/5/2014).
Juan menjelaskan, penjualan BBM bersubsidi kepada yang tidak berhak seperti sektor Industri merupakan pelanggaran hukum.
Jika hal tersebut terjadi, pihak penjual BBM atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan ikut terperiksa hal ini akan menyusahkan pengusaha meski tidak terlibat.
Dengan begitu, penghapusan BBM bersubsidi sangat baik untuk menghindari penyelewengan dan juga menguntungkan pengusaha.
"Terjadi penyalahgunaan BBM kendaraan banyak yang mengubah tangki kendaraannya, apabila ada indikasi menjadi temuan kami pengusaha ikut terperiksa," ungkapnya.
Selain itu, pencabutan subsidi pada BBM juga akan memudahkan pemerintah dan Pertamina melakukan pengontrolan konsumsi, sehingga tidak perlu lagi menggunakan tehnologi seperti Radio Fequention Identification/RFID.
"Terjadi pembatasan kepada pengguna seperti RFID, itu kan biaya juga. Kita pun agak repot dengan sistem-sistem," tuturnya.
Untuk itu, Hiswana Migas mendukung pemerintah jika mengeluarkan kebijakan penghapusan subsidi untuk BBM. "Kami dasarnya lebih baik tidak ada subsidi, sekarang kembali lagi kepada pembuat kebijakan," pungkasnya.
Advertisement
